Makassar, Bappelitbangda - Fungsional Perencana Bidang Perekonomian dan SDA Bappelitbangda Prov. Sulsel, A. Dipa Rahayu, SP, M.Si dan Andi Ambaru Keteng, S.Sos, M.Si menghadiri Workshop Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Desember 2024, di Maxone, Makassar.

Acara ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.  Turut hadir dalam acara tersebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan Perhutanan Sosial, UPT Kementerian Kehutanan, Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Pemerintah. 

Hari I, pemarapan dari narasumber dari (1) Dinas Ketahanan Pangan dengan materi berjudul Ketahanan Pangan dan Kemiskinan : Telaah Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Selatan, (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan materi berjudul Peran Para Pihak dalam Perencanaan Terpadu Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan, (3) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi dengan materi berjudul Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan dan (4) Universitas Hasnuddin dengan materi berjudul Pengarusutamaan Gender dalam Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial (PS) sebagai perwujudan Asta Cita, sebagai salah satu support system  pembangunan Ketahanan Pangan menuju Indonesia yang Berkedaulatan Pangan.  Selain itu, perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat namun di satu sisi tetap menjaga kelestarian hutan. Perhutanan sosial sebaiknya dilaksanakan secara holistik, integrative, tematik dan spasial.

Hari II, Pemaparan dan Pembahasan Roadmap Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan dianggap belum berjalan optimal. Masih ditemukan berbagai permasalahan seperti tenurial, konflik hutan dan lahan, terbatasnya akses masyarakat ke dalam kawasan hutan dan belum terintegrasinya program perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan daerah yang secara langsung dapat mempengaruhi target pencapaian perhutanan sosial.

Dengan adanya roadmap, tentunya menjadi  pedoman strategis bagi seluruh stakeholder dalam melakukan aksi nyata yang akan mendorong percepatan perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. Hal terpenting lainnya adalah menggali inovasi baik pada tahap prakondisi, fasilitasi penerbitan persetujuan maupun pengelolaan pasca persetujuan meliputi pengembangan usaha dan pendampingan.

Perhutanan Sosial (PS) merupakan Kolaborasi yang komprehensif antara pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, media dan penggiat kehutanan sehingga tercipta sinergitas yang kuat demi mewujudkan cita-cita bersama pengalokasian 15,8 juta ha perhutanan sosial seluruh Indonesia.