Makassar, Bappelitbangda - Dalam rangka menindaklanjuti peningkatan monitoring terhadap pencegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan KPK melaksanakan rapat Indept Interview Survey Kepuasan pengguna MCP.

Kegiatan ini bertempat di Ruang Aula Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri Tim KPK RI, Inspektorat Prov. Sulsel, Bappelitbangda Prov. Sulsel, BKAD Prov. Sulsel, Bapenda Prov. Sulsel, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Sulsel, BKD Prov. Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel, Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel.

Inspektur Daerah Prov. Sulsel dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada KPK telah menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah yang dilakukan Indepth Interview bagi pengguna MCP pada tahun 2024.

"Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat perspektif dari pengguna MCP sebagai salah satu indikator dalam pencegahan korupsi sehingga perlu dilakukan pendalaman pada masing-masing instansi sesuai dengan 8 area / wilayah kebijakan MCP sehingga dapat dilakukan penyempurnaan kriteria atau indikator yang menjadi tolak ukur penilaian MCP," ungkapnya.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Prov. Sulsel Provinsi, Ishak Amin Rusly ST., MT, yang mewakili Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel menyampaikan bahwa Bappelitbangda sebagai koordinator perencanaan daerah terkait dengan tahapan perencanaan khususnya penyusunan dokumen perencanaan telah mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017.

"Adapun kendala dalam hal penyusunan biasanya terkait inkonsistensi antara proses perencanaan dengan proses penganggaran sehingga diperlukan upaya dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran," tegasnya

"Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat terjaring informasi terkait indikator dan sub indikator yang perlu dievaluasi, sehingga diharapkan dengan adanya perbaikan MCP ke depannya pada seluruh 8 area intervensi dapat berdampak pada pencegahan korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan," tutupnya.