Makassar, Bappelitbangda - Rapat Koordinasi Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, digelar di Hotel Swiss-Belhotel, Kamis, 4 Juli 2024.

Hadir Plh. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES sekaligus membuka kegiatan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024.

Adapun peserta dalam pertemuan ini yaitu Para Perwakilan OPD Lingkup Prov. Sulsel, Para Kepala Bidang Lingkup Bappelitbangda Prov. Sulsel, Para Narasumber BSKDN Kemendagri, Perwakilan Kab/Kota Se-Sulsel, Perwakilan USAID Erat, Para Pegawai ASN & Non ASN Lingkup Bidang Litbang Bappelitbangda Prov. Sulsel.

"Kegiatan Rapat Koordinasi Indeks Inovasi Daerah ini membahas peran strategis inovasi dalam pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Potensi yang besar dan menghadapi tantangan uniknya, Provinsi Sulawesi Selatan telah mengembangkan landasan yang kuat dalam menggalakkan inovasi di berbagai sektor, Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dalam meningkatkan kinerja inovatif di seluruh wilayah," jelas Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES.

Dalam kesempatan ini, ia menekankan pentingnya melakukan pembaharuan dalam model kerja sebagai strategi utama dalam menangani tugas-tugas penting seperti pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.

"Seluruh perangkat Pemerintahan sangat perlu untuk selalu proaktif dalam menghadapi tantangan dengan berinovasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi," tegas , Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES.

Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Prov. Sulsel, Ristati Rahayu, AP., M.Si memberikan penjelasan mengenai Kondisi Eksisting Inovasi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tiga tahun terakhir.

"Terdapat penurunan yang signifikan dalam tren Inovasi di Sulawesi Selatan dari tahun 2021 hingga 2023, yang disebabkan oleh kurangnya dukungan dan antusiasme dari instansi Pemerintah," ungkapnya.

"Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi dan strategi baru untuk membangkitkan semangat inovasi di lingkungan pemerintah daerah," sambungnya.

Drs. Aferi S. Fudali, M.Si selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri membahas tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Indeks Inovasi Daerah.

"Pengukuran indeks inovasi ini memiliki peranan penting untuk mengukur seberapa inovatifnya suatu Daerah. Pada tahun ini, jika sebuah daerah memiliki nilai Indeks Inovasi Daerah yang rendah, BKSDN akan merekomendasikan penurunan penentuan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2%," katanya.

Acara Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Penginputan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 melalui aplikasi Innovative Government Award BSKDN Kemendagri oleh Tim Teknis IID BSKDN.

Indeks Inovasi Daerah diharapkan dapat menjadi alat yang penting dalam mengukur kemajuan dan mengidentifikasi area prioritas untuk intervensi kebijakan.

Oleh karena itu, hasil dari Rapat Koordinasi  ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan serta sebagai langkah konkret menuju masyarakat yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan global.