Pangkep, Bappelitbangda - Pemerintah Kabupaten Pangkep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Mitra Pemerintah Daerah (Non-APBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai wadah memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pangkep tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Jumat (26/6/2026).

Musrenbang dibuka oleh Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, dan diikuti oleh 72 peserta yang berasal dari perusahaan, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media massa, lembaga kemasyarakatan, serta perangkat daerah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program pembangunan yang didukung oleh sumber pendanaan di luar APBD agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Mewakili Plt Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ristati Rahayu, AP, M.Si, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musrenbang Mitra Non-APBD yang dinilai sebagai langkah progresif dalam mendorong tata kelola pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Ristati menegaskan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, memastikan program yang dijalankan para mitra sejalan dengan prioritas dan indikator pembangunan daerah. Kedua, mengintegrasikan pendanaan pemerintah dan nonpemerintah untuk menghindari tumpang tindih program sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan. Ketiga, menjaga keberlanjutan kemitraan melalui aksi nyata yang disertai mekanisme pemantauan dan evaluasi bersama.

Ristati juga berharap seluruh kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi program konkret yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahun 2027. Menurutnya, keberhasilan pembangunan memerlukan kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan dari seluruh pihak.

Dalam forum ini, sembilan sektor pembangunan menjadi fokus pembahasan, meliputi perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, sosial keagamaan, penanganan bencana, kesehatan, sosial kemasyarakatan, penguatan desa dan kelurahan, serta infrastruktur dasar. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen seluruh peserta dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Pangkep.