Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Bappenas RI

Makassar, Bappelitbangda - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Prov. Sulsel menghadiri pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia di Ruang Rapat SDACKTR. Kamis, 26 September 2024.

Turut hadir Dinas SDACKTR Prov. SulSel, Dinas PUPR Kab. Gowa dan Maros. Adapun hasil pertemuan dijabarkan ke beberapa poin dari masing-masing pemangku kebijakan yang hadir.

Bappenas RI meminta data terkait potensi produksi padi di Kabupaten lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, apakah terdapat Kabupaten yang berpotensi produksi padinya tinggi, namun tidak men bantuan/alokasi dana DAK ataupun melalui APBN.

Kendala di dalam pelaksanaan DAK FIsik TAhun 2024, Bappenas RI Ingin mendapatkan informasi terkait sejauh mana proses penanganan adminsitrasi oleh Kementerian terkait apabila terjadi suatu kejadian semisal longsor atau bencana ainnya pada alokasi DAK Tahun berjalan.

Dalam kesempatan ini, Baplelitbangda Prov. Sulsel menyampaikan bahwa Produksi padi pada 2023 yaitu sebesar 4,88 juta ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 483,78 ribu ton atau 9,03 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 5,36 juta ton GKG.

Luas panen padi pada 2023 mencapai sekitar 0,97 juta hektare, mengalami penurunan sebanyak 70,29 ribu hektare atau 6,77 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 1,04 juta hektare.

Produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 2,8 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 277,61 ribu ton atau 9,03 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 3,08 juta ton.

Berdasarkan produksi beras pada tahun 2023 tersebut, terdapat 5 Kab/Kota teratas dengan produksi beras terbesar, mulai dari peringkat pertama dan seterusnya sampai lima adalah Kab. Bone 486.323 Ton, Kab. Pinrang 260.000 Ton, Kab. Sidrap 277.000 Ton, Kab. Wajo 366.000 Ton, Kab. Luwu 167.601 Ton, dari 5 Kabupaten tersebut, di Kab. Bone di usulkan DI. Salomekko dan DI. Bengo yang diusulkan pada 2026, sedangkan di Kab. Pinrang, DI. Taccipi dalam kondisi rusak berat, belum mendapat penanganan.

Berdasarkan data DAK tahun 2024, terdapat 6 Kabupaten yang tidak mendapatkan alokasi DAK Irigasi, yaitu Kab. Tana Toraja, Kab. Bantaeng, Kab. Selayar, Kab. Pangkep, Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur, di antara 6 Kabupaten tersebut, terdapat 2 Kabupaten dengan produksi beras di atas 100 ribu ton, yaitu Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur, namun tidak mendapatkan alokasi DAK pada tahun 2024.

Dalam kesempatan ini juga, Dinas SDACKTR Prov. SulSel menyampaikan bahwa Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Cilellang Kab. Wajo, permasalahan Pelaksanaan pekerjaan terhambat karena luapan air dari danau tempe dan danau sidenreng, sehingga mengakibatkan banjir pada lokasi pekerjaan sejak bulan mei hingga akhir bulan agustus.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bongki-Bongki Kab Bulukumba permasalahan Proses pengadaan mengalami keterlambatan karena adanya perubahan ruas pekerjaan akibat bencana alam (longsor) pada ruas yang telah direncanakan sebelumnya dan Mobilisasi material ke lokasi pekerjaan yang sulit disebabkan akses kelokasi pekerjaan yang sulit dijangkau;

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Selli Coppobulu Kab. Bone permasalahan Proses pengadaan melalui e-Katalog mengalami keterlambatan akibat adanya perbedaan nomenklatur paket pekerjaan dalam DPA.

Tags:
Komentar : ( 0 )

Tinggalkan Komentar

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Jl. Urip Sumoharjo No.269 Km.5 Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
Telepon : 0411 - 453486 (Ext.1)

Email : bappelitbangda@sulselprov.go.id, Bappelitbangda22@gmail.com
Statistik Pengunjung
  • Hari ini : 6451
  • Bulan ini : 456176
  • Tahun ini : 1017405
TOP
>