Makassar, Bappelitbangda - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Prov. Sulsel menghadiri FGD Identifikasi Proyek Prioritas Nasional dan Kerangka Pendanaan Bidang Ketenagalistrikan di Wilayah Sulawesi dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di Novotel Makassar.

FGD ini dilaksanakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dibantu oleh Tim Konsultan.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional dan dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Direktur Pembinaan Program, Para Kepala Bappeda/ perwakilan Pemprov Sulsel, Sulut, Sulteng, Sulbar dan Gorontalo, Para Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/ perwakilan Pemprov Sulsel, Sulut, Sulteng, Sulbar dan Gorontalo, Direksi PT. PLN, Perwakilan Perguruan Tinggi serta Mitra Pembangunan.

Hadir Sekretaris Bappelitbangda Prov. Sulsel, Dr. Andy, M. Si, memberikan sambutan dalam acara Focus Group Discussion Identifikasi Proyek Prioritas Nasional dan Kerangka Pendanaan Bidang Ketenagalistrikan di Wilayah Sulawesi dalam RPJMN 2025-2029.

Tujuan dari FGD ini adalah,

1. Memberikan pemahaman yang jelas tentang pandangan dan prioritas para pemangku kepentingan regional terkait implementasi proyek nasional serta dampaknya pda komunitas lokal.
2. Mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi dalam mengimplementasikan dan merencanakan proyek yang diusulkan dari RPJMN 2025-2029.
3. Menilai tingkat kesadaran dan dukungan untuk transisi yang adil di tingkat lokal.
4. Mengumpulkan masukan dan ide inovatif dari pandangan para peserta regional mengenai rencana pembangunan, terutama target Provinsi dan proyek di daerah Provinsi.

Hasil yang diharapkan dari FGD ini adalah,

1. Memvalidasi dan mengkonfirmasi pandangan serta prioritas pemangku kepentingan di Provinsi terkait proyek nasional, rencana pembiayaan dan transisi yang adil untuk pengambilan keputusan nasional.
2. Mendapatkan identifikasi yang jelas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para peserta regional dalam mewujudkan implementasi proyek nasional serta memungkinkan pengembangan mekanisme dukungan yang terarah.
3. Memfasilitasi kemitraan dan kolaborasi antara pusat dan daerah, berbagi sumber daya, menciptakan dasar untuk upaya terkoordinasi, dan menyelaraskan strategi menuju pembangunan dan berkelanjutan serta transisi yang adil di tingkat daerah provinsi.
4. Memastikan proyek prioritas yang diusulkan untuk Pemerintah Provinsi yang disepakati guna memperkuat Bappenas dalam rencana Investasi Nasional.