Bali, Bappelitbangda - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menggelar Reforma Agraria (RA) Summit 2024 pada 14-15 Juni 2024.

Plh Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S mewakili Pj Gubernur Sulsel Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H hadir dalam acara yag dilaksanakan di Bali tersebut.

RA Summit Bali 2024 merupakan tindak lanjut dari GTRA Summit 2022 di Wakatobi dan GTRA Summit 2023 di Karimun. GTRA Summit 2022 memiliki misi untuk menghapus ego-sektoral, sedangkan GTRA Summit 2023 mendudukkan sembilan kementerian dalam satu komitmen untuk bekerja sama mengatasi permasalahan dalam menyelesaikan target-target Reforma Agraria.

"Reforma Agraria dapat menjadi penggerak untuk terciptanya kekuatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan serta tatanan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera," jelas Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S

Bagi Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S Reforma agraria (pembaharuan agraria) merupakan semangat dan keinginan Negara untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria.

"Jadi dengan adanya Reforma Agraria, Konflik Agraria yang terjadi pada masa lalu dapat diselesaikan secara tuntas serta ke depan menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya agar struktur tersebut lebih adil dan berkelanjutan," ungkapnya.

Ketua Pelaksana RA Summit 2024, Dwi Budi Martono yang juga menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat mengungkapkan, RA Summit ini adalah tindak lanjut Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Wakatobi 2022 dan GTRA Summit Karimun 2023.

"Kita memiliki tujuan, yaitu penyampaian capaian 10 tahun Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria periode 2014-2024, tindak lanjut kesepakatan 9 Menteri pada GTRA Summit Karimun 2023 dan penyusunan baseline Reforma Agraria periode 2025-2029," jelas Dwi Budi Martono.

Berangkat dari Deklarasi GTRA Karimun 2023, RA Summit 2024 membahas empat fokus, yaitu Resolusi Penyelesaian Legalisasi Aset Permukiman di Atas Air, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau Terluar; Resolusi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi; Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang Dikuasai Masyarakat; serta Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan. Untuk membahas keempat poin ini sebelumnya sudah diadakan dua kali Workshop bersama dengan pihak-pihak terkait.

Pada Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 ini menghadirkan beberapa panelis. Pembicara tersebut antara lain Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh. Aris Marfai; Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia Tamba; serta Direktur Program Pangan, Lahan, dan Air, World Resource Institutes (WRI), Tomi Haryadi.