Makassar, Bappelitbangda – Bertempat di Hotel Best Western Makassar, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan “Pelatihan dan Asistensi Penyusunan RENJA POKJA PKP dan OPD Kabupaten/Kota, terkait Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota Dampingan USAID IUWASH Tangguh Sulawesi Selatan sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia", Kamis s/d Jumat (20 s/d 21/07/2023).

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Prov. Sulsel, Sari Susanty Syam, ST, M.Si, mewakili Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagai Keynote Speaker Opening acara pada Pelatihan dan Asistensi Penyusunan Renja Pokja PKP dan OPD Kabupaten/Kota, terkait Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Kabupaten dan Kota Dampingan USAID IUWASH Tangguh Sulawesi Selatan.

Acara ini dihadiri oleh Koordinator Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulsel, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulsel, dan juga Pokja PKP & Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait WASH/WRM di 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar) yang merupakan wilayah dampingan USAID IUWASH Tangguh, serta USAID IUWASH Tangguh South Sulawesi Regional Office.

Tujuan dari kegiatan Pelatihan dan Asistensi ini adalah untuk peningkatan kapasitas terkait dengan kemampuan analisis Penyusunan Rencana Kerja Pokja PKP dan OPD Kabupaten/Kota yang membidangi air minum, sanitasi dan pengelolaan sumber daya air yang responsif gender di Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan pendampingan berupa masukan terhadap Rencana Kerja Pokja PKP dengan OPD terkait agar Renja yang disusun dibidang sanitasi, air minum dan Sumber Daya Air menjadi Renja yang responsif gender, meningkatkan pemahaman peserta terhadap analisis situasi pada bidang air minum, sanitasi dan pengelolaan sumber daya air yang responsif gender serta melakukan penyusunan program dan kegiatan bidang air minum, sanitasi dan pengelolaan sumber daya air untuk RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yaitu akses air minum layak sebesar 100% termasuk 15% air minum aman, sedangkan target sanitasi yaitu 90% sanitasi layak termasuk 15% sanitasi aman. Selain itu, juga mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) objective 6 pada tahun 2030 yaitu peningkatan akses ke layanan air minum dan sanitasi yang dikelola dengan aman untuk mewujudkan layanan WASH yang mandiri, tangguh dan berkelanjutan.

Pokja PKP menjadi pihak kunci dalam penjaminan kualitas dokumen yang akan disusun, mengingat Pokja PKP adalah pihak yang memahami isu dan permasalahan terkait PKP di daerah sesuai dengan hasil identifikasi yang telah dilakukan.

Dengan pemahaman terkait isu dan permasalahan pembangunan PKP yang dimiliki, maka Pokja PKP harus terus mendorong kepedulian dan perhatian para pemangku kebijakan untuk menempatkan isu terkait perumahan dan permukiman sebagai salah satu skala prioritas pembangunan. Dengan keterlibatan aktif Pokja PKP dalam proses penyusunan Rencana Kerja OPD sejak awal membuat Pokja PKP harus juga terlibat dalam pembahasan rencana kerja dan ikut serta mengawal pelaksanaanya sesuai dengan perannya dalam melakukan koodinasi, sinkronisasi dan monitoring evaluasi.