Makassar, Bappelitbangda - Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim memerlukan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terencana, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu kawasan yang menjadi fokus perhatian nasional adalah DAS Bila Walanae di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki peran penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem, ketersediaan sumber daya air, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah sekitarnya.

Sebagai DAS prioritas nasional, Bila Walanae menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, mulai dari degradasi lahan, berkurangnya tutupan vegetasi, hingga meningkatnya risiko bencana hidrologis akibat perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan dengan kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, dilaksanakan Diskusi Pembahasan Peta Jalan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Bila Walanae pada 3 Juni 2026 di Ruang Rapat BPDAS Jeneberang Saddang Kementerian Kehutanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) Bila Walanae yang dikembangkan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, BPDAS Jeneberang Saddang, Forum DAS Sulawesi Selatan, serta World Agroforestry (ICRAF Indonesia).

Diskusi ini menjadi forum penting untuk membahas arah kebijakan, strategi, dan tahapan implementasi rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah DAS Bila Walanae. Melalui kegiatan tersebut, para peserta memperoleh gambaran mengenai kondisi eksisting DAS, tantangan yang dihadapi, serta berbagai peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan guna mempercepat pemulihan fungsi lahan dan kawasan hutan yang mengalami degradasi.

Pembahasan peta jalan rehabilitasi dilakukan sebagai upaya menyelaraskan program dan kegiatan antarinstansi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten yang berada dalam wilayah DAS Bila Walanae. Dengan luas mencapai sekitar 737 ribu hektar dan mencakup 11 kabupaten di Sulawesi Selatan, pengelolaan DAS ini membutuhkan sinergi yang kuat agar setiap intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang optimal terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.