Makassar Bappelitbangda - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bappelitbangda terus mendorong penguatan kualitas perencanaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, yang dilaksanakan Selasa (1/9).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Inyo, S.T., M.Eng.

Reviu dilakukan untuk memastikan dokumen RPKD memiliki kualitas, kesesuaian substansi, keterpaduan, dan konsistensi yang baik serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 53 Tahun 2020. Selain itu, dokumen juga diarahkan agar sejalan dengan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dan kebijakan pengelolaan data sosial ekonomi.

Proses reviu mencermati keterkaitan antara kondisi dan data kemiskinan, identifikasi masalah serta akar masalah, strategi, program dan kegiatan intervensi, target penerima manfaat, lokasi intervensi, hingga mekanisme monitoring, evaluasi, pemutakhiran data, dan pelaporan.

Setiap bagian dalam dokumen RPKD juga perlu disusun secara terpadu dan saling berkaitan, sehingga mampu membentuk alur perencanaan yang logis, berbasis data, terukur, dan dapat diimplementasikan.

Melalui kegiatan ini, Bappelitbangda Sulsel memberikan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan RPKD Kabupaten Luwu Timur agar semakin terintegrasi, tepat sasaran, dan implementatif.

Dokumen RPKD yang berkualitas diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, terarah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bersama, perencanaan yang tepat menjadi langkah penting menuju penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.