Makassar, Bappelitbangda - Pimpinan dan Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti Apel Pagi secara virtual.

Apel tersebut di hadiri oleh Pj. Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh. Turut hadir Pj Sekda Andi Darmawan Bintang yang memimpin apel pagi rutin lingkup Pemprov Sulsel, pada Senin, 12 Agustus 2024.

Prof Zudan menekankan agar anggaran yang ada untuk digunakan dengan sangat baik agar masyarakat mendapatkan hasil yang terbaik.

"Sehingga perencanaan harus dilakukan dengan baik, serta menerapkan plan do check, sehingga kinerja terukur," tegas Prof Zudan.

Prioritasnya pada rapat ini adalah penanganan masalah 4+2 Sulsel yakni intervensi stunting, perkawinan anak usia dini, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan inflasi. Serta digitalisasi tata usaha kelola pemerintahan. Dia meminta OPD terkait memberikan paparan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel.

Terkait inflasi, dia mengapresiasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, membawa Sulsel mendapat penghargaan dari Badan Pangan Nasional sebagai provinsi dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) Paling Inovatif se Indonesia. Serta mendapatkan insentif fiskal Rp6,1 miliar.

Adapun untuk target penanganan inflasi berada secara year on year (y-on-y) pada Agustus 2024 di angka 1,5 hingga 1,7 persen.

Diapun telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Gerakan Pangan Murah (GPM) dan subsidi. "Sudah ditandatangani. Sehingga sudah bisa dioperasionalkan. Jadi target kita sudah bagus," sebutnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, menjelaskan, pengendalian inflasi terus dilakukan pemantauan termasuk bekerja sama dengan BPS.

"Ini langkah efektif kita dalam penanganan inflasi. Tentu harapan kita, mudah-mudahan pencapaian kita kemarin bisa tetap terjaga," ujarnya.

Untuk GPM Agustus ini direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 35 pelaksanaan bekerjasama dengan kabupaten dan kota.

"Ini masih akan terus berkembang, bagaimana kabupaten dan kota melakukan GPM secara mandiri. Sedangkan intervensi langsung melalui subsidi," tandas Arsjad. (*)