Makassar, Bappelitbangda -  Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, SE, menghadiri Rapat Kerja Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, pada Senin, 24 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Komisi D Lantai 1, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan rapat kerja tersebut, Plt. Kepala Bappelitbangda Sulsel didampingi oleh jajaran pimpinan Bappelitbangda, yaitu: Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ishak Amin Rusly, ST., MT, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), Ukrima Rijal, S.T., M.M, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Erlan Triska, S.IP., M.Adm.KP, Kepala Sub Bagian Program, Andi Ahfadh Muzakkar, S.IP dan Tim TAPD, Anna Buana Syamson, S.Hut, M.Si.

Rapat kerja bersama Komisi D tersebut membahas secara mendalam arah kebijakan penganggaran yang akan dituangkan dalam Ranperda APBD TA 2026. Fokus pembahasan diarahkan pada penajaman prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan program strategis nasional.

Pembahasan turut menekankan pentingnya optimalisasi alokasi anggaran yang efektif, efisien, dan berkeadilan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Rapat juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan dimaknai sebagai pemotongan, tetapi sebagai bentuk reallocasi menuju program-program prioritas yang memberikan dampak signifikan bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah berperan aktif dalam memastikan penyusunan APBD 2026 berlangsung secara terukur, konsisten, transparan, dan akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Proses pembahasan ini diharapkan melahirkan Ranperda APBD yang mampu mendukung pencapaian visi pembangunan daerah secara efektif.