Makassar, Bappelitbangda - Plh. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S, dalam Hal ini diwakili Sahruddin, S.Sos (Perencana Ahli Madya), hadir sebagai Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi dan Market Sounding Percontohan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Melia, Selasa, 4 Juni 2024.

Pertemuan tersebut di inisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

Kegiatan ini dibuka oleh Drs. A. Muh. Arsjad, M.Si selaku Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP RI, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Project Director Sustainable Consumption and Production (Scaling SCP) Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines GIS, Steering Comittee Ramah Lingkungan/SPP. Pusat Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Daerah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pilar yang krusial dalam terlaksananya layanan Pemerintah. Pada saat yang sama, pengadaan pemerintah bisa dan harus memainkan peran utama dalam mendorong efisiensi sektor publik dan membangunan kepercayaan masyarakat. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirancang baik juga berkontribusi untuk pencapaian tujuan kebijakan yang mendesak seperti perlindungan lingkungan hidup, inovasi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha kecil menengah,” ungkap Saharuddin.

Kontribusi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan hanya pada GDP Negara, tapi juga bisa membuat kontribusi penting untuk jawaban terhadap iklim sekarang. Dengan mendorong pembelanjaan produk-produk yang lebih hijau serta karbon rendah yang dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, dan biaya lebih hemat berkaitan dengan usia pakai barang dan jasa serta yang lainnya yang dibeli. Melalui otoritas Pemerintah bisa secara signifikan mengurangi jejak lingkungan dan dampak. Pemerintah sebagai konsumen terbesar didalam ekonomi tertentu, diposisikan secara unik untuk memasukkan kriteria berkelanjutan ke dalam keputusan pembelian pada skala yang transformative.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi alat strategis untuk mencapai kepentingan nasional, antara lain mengurangi dampak negative terhadap lingkungan, termasuk kesehatan, kualitas udara, tanah dan air serta efisiensi penggunaan sumber daya alam, “Jelasnya

Untuk membuat terlaksananya pelayanan Pemerintah di bawah LKPP yang lebih dapat diaplikasikan untuk tranformatif dan efisiensinya produk hijau dalam pencapaian SDG. Proyek scaling SCP sudah melaksanakan kerangka pengadaan Barang/Jasa pemerintah yan Berkelanjutan pada level nasional dan atau sub –nasional dengan hasil yang meningkat.

Proyek Scaling SCP adalah inisiatif yang komprehensif serta bertujuan untuk menyediakan kapasitas teknis dan mempromosikan prektik ramah lingkungan dan berkelanjutan pada konsumen Indonesia. Pengadaan Pemerintah setempat agar dapat menampilkan produk-produk eco-label dan ramah lingkungan serta produk-produk yang direkomendasikan dalam pengadaan pemerintah yang berkelanjutan dan format sounding, “tutupnya.