Makassar, Bappelitbangda - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dari Pusat Strategi Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri yang diwakili oleh Awal Muflihin, S.Tr.IP, mengadakan sosialisasi terkait pelaksanaan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang akan mulai berjalan pada Tahun 2025, Rabu, 24 Juli 2024.

Kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Latimojong  Bidang Litbang Lt. 4 Gedung G (Ex-Balitbangda) dan dihadiri oleh Fungsional Perekayasa, Para Fungsional Peneliti dan Staf Lingkup Bidang Litbang.

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai kinerja dan efektivitas kepemimpinan kepala daerah di seluruh Indonesia. IKKD mencakup berbagai dimensi yang relevan dengan kepemimpinan, seperti kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Penilaian ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja kepala daerah serta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Dalam sosialisasi ini, Muslimin Hamid, S.Pt, M.Si (Fungsional Peneliti Ahli Muda), menekankan pentingnya IKKD sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di daerah. "IKKD akan menjadi tolok ukur yang objektif dalam menilai kepemimpinan kepala daerah, dan kami berkomitmen untuk mendukung pelaksanaannya," ujar Muslimin.

IKKD akan mulai diimplementasikan pada tahun 2025, dengan pengukuran dan evaluasi kinerja yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026. Selama periode ini, BSKDN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan data dan informasi yang diperlukan tersedia dan akurat.

Dalam rangka menyempurnakan metode dan dimensi yang akan diukur dalam IKKD, BSKDN mengundang masukan dari seluruh provinsi di Indonesia. Fokus utama adalah pada dimensi-dimensi yang akan diukur, terutama terkait survei yang akan dilaksanakan.

Masukan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi indikator-indikator yang paling relevan dan memastikan bahwa pengukuran dilakukan secara komprehensif dan adil.

Perwakilan BSKDN, Awal Muflihin, S.Tr.IP, menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak dalam proses ini. "Kami menginginkan masukan yang konstruktif dari setiap provinsi untuk memastikan bahwa IKKD mencerminkan realitas dan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, kami dapat menyusun indeks yang benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kualitas kepemimpinan daerah," jelasnya.

“Instrumennya dalam survey untuk penilaian masih dalam proses penyempurnaan, oleh karena itu kami menerima masukan dari Bapak/Ibu sekalian dari Provinsi dan juga ingin menerangkan bagaimana penerapan aplikasi yang sudah disusun oleh teman-teman di tim ini (BSKDN). Jika ada kekurangan dan lainnya mohon diberikan masukan,” tambahnya.

Acara sosialisasi ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana para peserta dapat menyampaikan pandangan dan pertanyaan mereka terkait pelaksanaan IKKD.