Makassar, Bappelitbangda – Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Seminar Akhir Penelitian "Kajian Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan" dan berlangsung di Ruang Rapat Latimojong Kantor Gubernur Prov. Sulsel, pada senin (20/11/2023).

Seminar Akhir Penelitian ini dipimpin oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ristati Rahayu, AP., M.Si, serta dimoderatori oleh Sekretariat TPM Fidaan Huzein Azuz, S.Hut, M.Si, MA selaku Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Fungsional Peneliti dan Staf lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, serta OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan (Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan  Biro Kesejahteraan Rakyat).

Tim Peneliti Lensa Analitica, Dr. Bramastyo B. Prastowo.,M.E, memaparkan hasil akhir penelitian, bahwa berdasarkan Importance Performance Analysis, didapat beberapa isu strategis di tingkat Provinsi yang menjadi prioritas utama dalam peningkatan kinerja (performance Improvement) yaitu Infrastruktur Jalan, Ekonomi Masyarakat dan Pengangguran serta lapangan pekerjaan. Aspek Pendidikan (SMA, Vokasi dan Sederajat), dan Pelayanan Kesehatan, penyaluran Bantuan Sosial, seperti Raskin dan BLT, Kerukunan dan Toleransi Keagamaaan dan penanganan sampah merupakan aspek yang dianggap oleh publik perlu dipertahankan prestasinya. Adapun aspek yang masuk dalam prioritas rendah terkait dengan masalah sosial seperti pengemis, anak jalanan, narkoba, PKL dll, Pemberdayaan Desa, dan Kerusakan Lingkungan. Aspek yang melebihi harapan, dianggap sudah bagus bahkan berlebih adalah terkait dengan yaitu Keamanan dan Ketertiban, Birokrasi dan Perijinan, Pemberdayaan Desa, Pengelolaan Pariwisata dan Ruang Terbuka Hijau.

Tim Peneliti juga menambahkan bahwa rekomendasi dari hasil kajian ini adalah:

1. Masalah Infrastruktur Jalan, pada aspek ini setidaknya 2 (dua) SKPD yang menjadi leading sector. SKPD yang menangani pekerjaan umum diharapkan fokus pada pelayanan infrastruktur di kabupaten/kota yang paling prioritas berdasarkan temuan IPA dan Sosialisasi before and after pekerjaan infrastuktur yang dianggap relatif bagus, namun namun tingkat kepuasaannya belum maksimal.
2. Ekonomi Masyarakat, diperlukan harmonisasi dan koordinasi yang baik dalam isu ekonomi, mengingat keterkaitannya dengan berbagai SKPD dan perlu menghindari ego sektoral dan  kolaborasi dengan stakeholder lainnya diperlukan untuk membangun kerja pemerintah melalui pendekatan Collaborative Governance.
3. Keempat, Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan akses dan penyaluran dana ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip good governance. Dibutuhkan sistem terintegrasi, transparan, dan akuntabel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Kelima, perlu desain program pemulihan ekonomi pasca COVID-19 berdasarkan kebutuhan (bottom-up approach), termasuk harmonisasi dengan perbankan untuk restrukturisasi kredit dan kemudahan pembiayaan UMKM.
5. Keenam, penguatan ekosistem digital dan pemulihan sektor pariwisata melibatkan adaptasi teknologi oleh UMKM, pembinaan menyeluruh, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah Pengangguran dan lapangan pekerjaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam investasi publik jangka panjang sekaligus memperhatikan kesinambungan fiskal jangka Panjang, terlebih Kondisi paska pandemi menyebabkan terjadinya accidental transformation dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang menimbulkan potensi terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian.
6. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terkait program isu strategis yang sudah menjadi program prioritas dan yang tidak masuk ke dalam program prioritas untuk menjadi perhatian dalam dua tahun ke depan.

"Lanjut, Tim Pengendali Mutu, Prof. H. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D, Selaku Pembanding Penelitian, secara umum tingkat kepuasan masyarakat meningkat meskipun walaupun tidak signifikan. Pertanyaan-pertanyaan survey untuk kedepan harus lebih tajam sehingga hasil yang didapat menggambarkan yang kongkret. Responden harus mengetahui instrumen-instrumen dari pertanyaan survey tersebut menjadi kewenangan siapa, pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerha kabupaten/ kota sehingga dalam menjawabnya dapat menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi terkait kerusakan jalan, lapangan kerja, layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk survey yang akan datang peneliti wajib membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat responden menjawab sehingga hasil dari penelitian sekarang dapat menekan persentase yang tidak menjawab atau tidak tahu.