Makassar, Bappelitbangda - Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia untuk mengembangkan dan membangun perkotaan masa depan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya dan memenuhi standar global guna mencapai kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas melalui National Urban Development Project (NUDP).

Dalam rangka akan berakhirnya periode RPJPN 2005-2025 dan memasuki tahap perencanaan RPJPN dan RPJMN periode mendatang, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan penyusunan dokumen kebijakan dan strategi nasional pembangunan perkotaan jangka panjang melalui salah satu instrumen NUDP, yaitu National Urban Development Strategy (NUDS), di Swiss-Bellhotel.

Hadir sebagai Narasumber Focus Group Discussion mewakili Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel Ariany Rofaidah, ST, MSi (Fungsional Perencana Ahli Madya ) dengan topik "Penyusunan National Urban Development Strategy (NUDS) di Provinsi Sulawesi Selatan".

"Diketahui bersama bahwa Visi Jangka Panjang Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 yaitu Sulawesi Selatan mandiri, Maju, Dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru," ungkap Ariany Rofaidah, ST, MSi.

Lanjutnya, ia menyampaikan bahwa RTRWN menetapkan Sistem Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi PKN (Pusat Kegiatan Nasional) MAMMINASATA yang meliputi seluruh wilayah kota Makassar dan kabupaten Takalar serta sebagian wilayah kabupaten Maros dan kabupaten Gowa. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang terdiri dari: Kawasan Perkotaan Bulukumba; Jeneponto; Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bone, Parepare, dan Palopo.

"Dalam RTRWP Sulawesi Selatan menetapkan Sistem Perkotaan berupa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebanyak 15 ( lima belas ) PKL yang tersebar di 13 ( tiga belas ) Kabupaten. Kabupaten Wajo dan kabupaten Luwu memiliki masing masing 2 (dua) PKL. Kawasan Perkotaan Mamminasata berperan sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan sentra pengolahan komoditas SDA dengan sector unggulan perdagangan dan jasa. Kawasan Perkotaan Mamminasata memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, yaitu kota Makassar sebesar 34,67%; kabupaten Gowa sebesar 4,35%; kabupaten Maros sebesar 4,03% dan kabupaten Takalar sebesar 1,97% terhadap PDRB Prov. Sulawesi Selatan," jelasnya. Jumat, 21 Juni 2024.

Kawasan Perkotaan Pangkajene dan Kepulauan merupakan bagian dari Kawasan Pembangunan Makassar berperan sebagai pusat perikanan terpadu dan pengolahan komoditas SDA memiliki sector unggulan agroindustry, perikanan dan pariwisata dengan kontribusi ekonomi sebesar 4,99% terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

PKW Bulukumba, PKW Jeneponto dan PKW Bone merupakan bagian dari Kawasan Andalan BulukumbaWatampone yang berperan sebagai pusat pengolahan komoditas unggulan wilayah dengan sector unggulan agroindustry, pertanian, pariwisata, dan perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Bulukumba sebesar 2,88%; kabupaten Jeneponto sebesar 1,86%; dan kabupaten Bone sebesar 7,17%.

"PKW Barru, dan PKW Parepare merupakan bagian dari KSN Parepare yang berperan sebagai pusat pengolahan dan distribusi komoditas unggulan wilayah memiliki sector unggulan agroindustry, perikanan, pertanian, perkebunan, serta perdagangan dan jasa dengan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Barru sebesar 1,44%; dan kota Parepare sebesar 1,42%. PKW Palopo merupakan bagian dari Kawasan Andalan Palopo yang berperan sebagai pusat pengolahan dan distribusi komoditas unggulan wilayah memiliki sector unggulan yaitu agroindustry, perkebunan dan pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,60%," sambungnya.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional – Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Dr. Eng. Mangapul L Nababan, S.T.,M.Si

Tim akan mensurvei spot perkembangan perkotaan masa depan. Dalam rangka penyusunan NUDS ini dibutuhkan dukungan data-data dan informasi untuk menghasilkan masukan strategi pengembangan kota/perkotaan, terutama untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Sangat diharapkan kerjasama dan kolaborasi Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan ini untuk mewujudkan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan sesuai karakteristik wilayah dengan standard baru 2045.

Turut Hadir dalam kegiatan tersebut, Fungsional Perencana Ahli Muda, Ika Mariescha M. Tanro, ST., M.Si. Perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkup Kementerian PUPR, Para Perwakilan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Kota Makassar, Kora Pare-pare, Kota Palopo, Kab. Maros, Kab Gowa dan Kab. Takalar, Akademisi dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin, Pewakilan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Sulawesi Selatan.