Makassar, Bappelitbangda - Plt. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, S.E menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembahasan Expose Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Senin, 10 November, di Ruang Rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel.

Turut hadir mendampingi Plt. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ishak Amin Rusli, ST., MT, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Ukrima Rijal, S.T., M.M dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Erlan Triska, S.IP., M.Adm.KP. 

Rapat kerja ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan strategis dalam penyusunan awal APBD, di mana Banggar DPRD melakukan pendalaman terhadap rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kolaborasi lintas bidang ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan perspektif teknis dan kebijakan anggaran.

Rapat kerja ini tidak hanya sekadar membahas angka-angka, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan pelayanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya koordinasi yang solid antara TAPD dan Banggar DPRD, penyusunan APBD 2026 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang responsif, berorientasi hasil, dan selaras dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui forum pendalaman anggaran ini, Banggar DPRD dan TAPD berupaya memastikan bahwa setiap alokasi anggaran disusun secara efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Rapat kerja ini menandai langkah awal yang penting dalam merumuskan APBD 2026 yang responsif, berorientasi hasil, dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Sinergi yang terbangun antar-instansi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berdampak bagi masyarakat.