MAKASSAR,BAPPELITBANGDA — Dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Andi Ressi Patarai, S,IP, M.M. Bappelitbangda Prov. Sulsel melaksanakan rapat Pengelolaan RB Tematik Kemiskinan Tahun 2024.

Dalam diskusi dilakukan pembahasan rencana aksi yang telah disusun oleh masing-masing opd, diberi masukan dan koreksian oleh Kabag Organisasi selaku narasumber. Rencana aksi dibahas satu persatu untuk melihat seperti apa intervensi tata kelola dari setiap perangkat daerah. Untuk kolom penjelasan rencana aksi dijelasakan dengan mengarahkan bahsaa indicator (aktivitas apa yang dilakukan pada rencana aksi itu secara spesifik) Untuk kolom Pelaksana siapa-siapa yang terlibat dalam setiap rencana aksi (kolaborasi dari berbagai pihak) Untuk seluruh rencana aksi setidaknya memuat aspek-aspek tata kelola yang akan diintervensi.

Kepala bagian Ortala, Baso Mannyurungi dalam Materinya menyampaikan Reformasi Birokrasi Tematik membahas Penyusunan dokumen Reformasi Birokrasi (RB) tematik kemiskinan dengan menyusun Logframe dan Rencana aksi, sebelum dokumen RB kemiskinan disusun seluruh perangkat daerah pengampu kemiskinan harus memperhatikan terlebih dahulu aspek-aspek tata kelola sebelum menyusun masing-masing rencana aksinya.

''Dalam rangka pelaksanaan pengentasan kemiskinan seluruh OPD pengampu kemiskinan harus memperhatikan aspek tata kelola tersebut. Sehingga rencana aksi dapat disusun dengan baik. Pada identifikasi masalah difokuskan tata kelola pada permasalahan birokrasi yang akan diintervnsi. Kemudian dibuatkan kerangka kerja logis dan selanjutnya rencana aksi dibuatkan oleh masing-masing opd,''

Beberapa Rencana aksi dari perangkat daerah sudah tergambarkan aspek-aspek tata kelola namun beberapa perangkat daerah juga masih belum sesuai, selanjutnya untuk dilakukan perbaikan rencana aksi sesuai arahan dari narasumber. Sesuai dengan kesepakatan Rencana aksi perbaikan dan yang belum agar dikumpulkan di Bappelitbangda paling lambat tanggal 4 Maret 2024.

"Arahan bagi seluruh OPD membuat juknis dalam pengentasan kemiskinan agar nantinya memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan dengan disusunnya RB tematik OPD sudah sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dan lebih terukur dan terarah," jelas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Andi Ressi Patarai, S,IP, M.M. Jumat 1 Maret 2024.