Bappelitbangda Sulsel Dorong Percepatan Infrastruktur Strategis melalui Desk Rakorbangwil 2026

Suarabaya, Bappelitbangda - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bappelitbangda mengikuti kegiatan Desk Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Senin s.d. Jumat, 2 s.d. 6 November 2026, bertempat di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VI Surabaya. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan sinkronisasi usulan pembangunan infrastruktur daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ishak Amin Rusly, ST, MT, bersama Mohammad Nazar Akbar, ST, M.Si (Perencana Ahli Muda).

Pembahasan desk mengacu pada dua Prioritas Nasional (PN), yaitu PN 5 terkait pembangunan akses jalan Kawasan Industri (KI) Takalar dan PN 2 terkait pembangunan jaringan irigasi DI Gilireng di Kabupaten Wajo. Pada pembahasan PN 5, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa terdapat enam paket kegiatan Multi Years Contract (MYC) yang mendukung pengembangan kawasan industri tersebut. Selain itu, telah dilakukan penanganan ruas jalan Batas Kota Makassar–Botoramba serta penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk jalan menuju kawasan industri sepanjang 11,1 km dengan lebar 6 meter. Proses pembebasan lahan juga sedang berjalan.

Direktorat Jenderal Bina Marga menyampaikan bahwa dukungan akses menuju KI Takalar telah masuk dalam rencana strategis. Namun, diperlukan konfirmasi dari Bappenas mengenai penetapan KI Takalar sebagai kawasan industri prioritas dalam RPJMN serta konfirmasi dari Kementerian Perindustrian terkait status terkini kawasan tersebut. Dua ruas yang menjadi perhatian, yakni Buludoang–Cikoang sepanjang 7,9 km dan Cikoang–Putondo sepanjang 11,1 km, didorong untuk mendapatkan penanganan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD), dengan tetap memperhatikan persyaratan administrasi dan teknis peningkatan status jalan.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa kedua ruas tersebut mengalami kerusakan berat sehingga diperlukan penentuan segmen prioritas penanganan. BPJN mendorong percepatan proses peningkatan status jalan agar dapat ditangani melalui kewenangan jalan nasional. Apabila proses tersebut belum dapat dilakukan, penanganan melalui skema IJD dapat menjadi alternatif. Sementara itu, Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III Bidang III.A menyarankan agar usulan terlebih dahulu diakomodasi melalui Konreg dan, apabila status jalan belum berubah menjadi jalan nasional, dapat ditindaklanjuti melalui skema IJD.

Selanjutnya, pada pembahasan PN 2, perhatian diarahkan pada pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Gilireng di Kabupaten Wajo. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menjelaskan bahwa DI Gilireng terbagi menjadi Gilireng Kanan dan Gilireng Kiri. Jaringan utama pada Gilireng Kiri telah selesai, sedangkan penyelesaian jaringan utama Gilireng Kanan, meliputi saluran primer dan sekunder, menjadi tanggung jawab bidang sumber daya air. Adapun pembangunan jaringan tersier berada dalam koordinasi Kementerian Pertanian.

BBWS juga menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 70 km jaringan utama di Gilireng Kanan yang belum terbangun dan terbagi dalam Gilireng 1 dan Gilireng 2. Untuk memastikan jaringan irigasi dapat memberikan manfaat optimal bagi lahan pertanian, diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan jaringan tersier. Saat ini, sebagian masyarakat masih memanfaatkan jaringan sekunder dengan bantuan pompa karena jaringan belum terhubung langsung ke jaringan tersier dan area persawahan. Pembangunan jaringan tersier direkomendasikan untuk diusulkan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres), mengingat jaringan irigasi ini merupakan bagian dari pengembangan irigasi premium yang memperoleh suplai air dari Bendungan Gilireng.

Dari sisi perencanaan pembiayaan, kegiatan pembangunan jaringan irigasi DI Gilireng telah memperoleh clearance dari RC dan masuk dalam Green Book melalui pinjaman Bank Dunia tahun 2028. Alokasi anggaran yang disampaikan meliputi sebesar 78.823.828 pada tahun 2028 dan Rp160 miliar pada tahun 2029. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menekankan perlunya pemenuhan persyaratan dan kebutuhan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Pertanian sebagai bahan pengusulan pembangunan jaringan tersier melalui skema Inpres.

Melalui Desk Rakorbangwil Tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap berbagai usulan pembangunan infrastruktur strategis, baik akses jalan menuju Kawasan Industri Takalar maupun jaringan irigasi DI Gilireng, dapat memperoleh dukungan dan tindak lanjut dari pemerintah pusat. Sinkronisasi perencanaan, kejelasan kewenangan, serta percepatan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi menjadi langkah penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Komentar : ( 0 )

Tinggalkan Komentar

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Jl. Urip Sumoharjo No.269 Km.5 Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
Telepon : 0411 - 453486 (Ext.1)

Email : bappelitbangda@sulselprov.go.id, Bappelitbangda22@gmail.com
Statistik Pengunjung
  • Hari ini : 486
  • Bulan ini : 191250
  • Tahun ini : 1111876
TOP
>