Makassar, Bappelitbangda - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmen dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Komitmen tersebut disampaikan melalui kegiatan Ekspose Progres Studi Percepatan Perdagangan Karbon Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan sejumlah mitra pembangunan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Novotel Makassar, Kamis (05/11).

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Irawan Dermayasamin Ibrahim, S.T.,M.Si, yang diwakili oleh Sekretaris Badan, Reza Eggy Pandevi, S.STP., M.M. Dalam sambutan yang dibacakannya, disampaikan penghargaan kepada Kementerian Kehutanan, United Nations Development Programme (UNDP), Food and Agriculture Organization (FAO), serta seluruh pihak yang berkontribusi melalui proyek Credit Enhancement for Renewable Energy and Development in Indonesia (CREDDIN).

Disampaikan bahwa perubahan iklim merupakan isu strategis pembangunan daerah yang berdampak terhadap ketahanan ekonomi, pangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini, Perhutanan Sosial dan Perdagangan Karbon menjadi instrumen penting untuk mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Melalui skema tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh akses legal mengelola hutan, tetapi juga berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, perdagangan karbon melalui Perhutanan Sosial diharapkan mampu mengintegrasikan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasinya membutuhkan tata kelola yang matang, kelembagaan yang kuat, sistem pengukuran yang kredibel, serta kepastian distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memandang penting integrasi percepatan perdagangan karbon ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ekspose ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan serta merumuskan langkah strategis untuk mempercepat implementasi perdagangan karbon di Sulawesi Selatan, sehingga pembangunan rendah karbon tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Tim Penyelenggara Instrumen NEK Perhutanan Sosial, UNDP, FAO, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, serta akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil.