Makassar, Bappelitbangda - Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Prov. Sulsel menggelar Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM) II untuk mengkaji "Hasil Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan".

Acara ini di gelar di Ruang Rapat Latimojong Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Senin, 4 November 2024.

Sidang TPM II ini di Pimpin langsung oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Prov. Sulsel, Ristati Rahayu, AP, M.Si dan dihadiri oleh para anggota TPM, Peneliti Fungsional, serta Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Survei ini, yang melibatkan 1.200 responden dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, bertujuan untuk memahami tingkat kepuasan publik serta mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tercatat sebesar 61,3%. Meski mayoritas masyarakat merasa puas, beberapa isu krusial masih perlu mendapatkan perhatian khusus, di antaranya infrastruktur jalan, pengentasan kemiskinan, penyaluran bantuan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan pengangguran.

Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif dengan pendekatan Multistage Random Sampling, yang merepresentasikan demografi dan wilayah di Sulawesi Selatan secara akurat.

Hasil analisis deskriptif dan Importance and Performance Analysis (IPA) menunjukkan prioritas kebutuhan masyarakat, dan temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif dan efektif.

Dalam sidang, H. Aminuddin, M.M., Ph.D., anggota TPM, menegaskan bahwa rekomendasi kebijakan dari hasil survei ini dapat menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD teknokratik untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Dengan laporan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh panduan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik, mendorong pembangunan berkelanjutan serta partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.