Jakarta, Bappelitbangda - Fungsional Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Prov. Sulsel, Rudi, S.IP, M.Si, Rahmat Yudha Prawira ST., M.Si, dan M. Irfan, ST., M. Eng menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Tahun 2024. Rabu, 7 Agustus 2024

Bertempat di Auditorium Soemitro Djojohadikoesoemo, Gedung B.J. Habibie Lantai 3 – BRIN Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut di hadiri Dr. Laksana Tri Handoko M.Sc (Kepala BRIN), Dr. Yopi (Deputi  Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN), BRIDA, Bapperida, Bappelitbangda, Bappedalitbang Provinsi, Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia,

Hingga saat ini, sudah ada 18 provinsi dan 112 kabupaten/kota yang telah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) atau Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA).

BRIN merasa bangga dan menghargai dukungan dari para pimpinan daerah yang telah mendirikan BRIDA dan BAPPERIDA di wilayah masing-masing.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, secara khusus memuji BRIDA Provinsi Jawa Tengah atas praktik terbaik dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui pendirian Sentra KI. Selain itu, BRIDA Sulawesi Tenggara telah mulai merumuskan kebijakan pembangunan berbasis sains dan teknologi.

BRIDA Kalimantan Timur juga diberi kepercayaan mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan jabatan fungsional analis kebijakan. BAPPERIDA Kabupaten Madiun, Tanggamus, Kota Pangkal Pinang, Kota Dumai, dan BRIDA Sulawesi Tengah juga terlibat dalam pengelolaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) BRIDA/BAPPERIDA 2024, Handoko mengingatkan bahwa pembentukan BRIDA seharusnya tidak membebani daerah, sehingga Kemendagri menawarkan opsi BAPPERIDA sebagai solusi. BRIDA tidak dimaksudkan sebagai lembaga riset, berbeda dengan BALITBANGDA, yang kebanyakan diubah menjadi BRIDA.

Di tingkat nasional, ada 79 lembaga yang telah diintegrasikan ke dalam BRIN, termasuk Kemenrisetk dan berbagai balitbang kementerian. Handoko menegaskan bahwa riset tidak harus dilakukan di setiap daerah, tetapi hasilnya harus disebarluaskan. Fokus harus pada penyebaran hasil riset, bukan pelaksanaannya di banyak tempat.

Handoko juga menjelaskan bahwa IDSD, dengan empat pilar dan 16 indikator, dirancang untuk membantu daerah mengukur potensi dan kelemahan mereka. Pengambilan kebijakan harus berbasis bukti dan data, bukan preferensi pribadi. Dia menekankan pentingnya strategi untuk memanfaatkan kelebihan daerah dan menyelesaikan masalah fundamental dengan pendekatan berbasis bukti.

Handoko berharap Rakortek ketiga ini akan semakin memperkuat BRIDA yang semakin banyak terbentuk. Dia mendorong kerja sama antar BRIDA, BRIN, dan pihak lain untuk mencari solusi yang tepat berdasarkan data dan bukti.

Yopi, Deputi RID BRIN, menambahkan bahwa program peningkatan kapasitas BRIDA di daerah meliputi penguatan SDM iptek di pemda, pelaksanaan kajian berbasis bukti, dan pengelolaan KI untuk memperkuat dampak ekonomi daerah. IDSD juga diharapkan menjadi referensi dasar untuk perencanaan yang lebih baik di daerah.