Makassar, Bappelitbangda - Untuk memaksimalkan Program Kerja sama Pemerintah RI dan UNICEF Tahun 2024, Plh. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S, dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Prov. Sulsel, Ristati Rahayu, AP, M.Si menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Triwulan II Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF Tahun 2024, di Hotel Remcy, Senin, 15 Juli 2024.

Kegiatan tersebut Menindaklanjuti Surat Direktur Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 400.1.7/0857/Bangda tanggal 6 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2024.

Pada Bidang Kesehatan, terdapat beberapa rekomendasi. Salah satunya datang dari Haryanto (Dinas Kesehatan).

"Kesehatan ibu dan anak terkait kesehatan AMPSR, Tahun ini ada kegiatan penguatan tim AMPSR dengan menggunakan dana DAK. Tahun depan melalui renja APBD akan ada sosialisasi deteksi dini TB dan screaning TB, HIV, Civilis, dan Hepatitis diwajibkan untuk ibu hamil untuk mendapatkan creaning. Terkait imunisasi terkait IDL mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi terbaik. Untuk imunisasi selain IDL ada beberapa yang belum mencapai target. Tanggal 23 akan ada pencanangan PIN. Terkait dengan kesehatan jiwa telah dilakukan TOT petugas pelayanan. Kajian ataupun intervensi mengenai kesehatan jiwa pada remaja. Terkait Diare pada anak merupakan prevalensi tertinggi penyumbang angka kematian pada anak tapi kurang intervensi bagaimana pencegahan dan tata laksananya," jelasnya.

Selain itu, melalui perwakilannya, Irfan Dinas PMD Prov. Sulsel memberikan saran pada Bidang Pendidikan.

"Operasional Pembangunan Desa dari dana Desa. Pemerintah Desa sangat berhati-hati dalam mengalokasian dana Desanya. Karena setiap belanjanya harus ada acuan regulasinya. Kalau ATS masuk bidang pemberdayaan. Tugas Provinsi untuk menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk mengintervensi kegiatan Desa. Belum adanya panyung hukum khusus untuk penanganan ATS menggunakan dana Desa. Sehingga percuma untuk mengadakan pendataan dalam bentuk parsial jika hanya beberapa Desa saja yang melakukan pendataan dan ada juga yang tidak. Sehingga diharapkan ada payung hukum yang menangani terkait ATS dalam aturan alokasi dana Desa untuk terlaksananya pendataan efektif dan menyeluruh. Adapun tindak lanjut dari Provinsi lewat regulasi ataupun pelatihan-pelatihan yang akan mengkader pendataan ATS," ungkapnya.

Sementara itu, di Bidang Wash sendiri terdapat rekomendasi dari Peserta Rapat Koordinasi. Kali ini datang dari Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Prov. Sulsel.

"Terkait dengan program kerjasama Unicef dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami menjemput bola dengan menawarkan program yang kemudian kami kolaborasikan dengan mitra program lain yaitu USAID Wash Tangguh. Tahun 2030 kita harus mencapai akses sanitasi aman, untuk itu Unicef sudah memberikan aplikasi di Kabupaten binaan yaitu Sidrap terkait informasi penyedotan. USAID Iwash Tangguh menggandeng Kabupaten/Kota sebagai binaannya," katanya.

Di Bidang Perlindungan Anak, terdapat rekomendasi Trend survey BPS turun setiap tahunnya.

"Kalau data dispensasi juga menurun. Ada 7 Kabupaten yang tinggi menurut survey terkait data perkawinan anak. Target penentuan penurunan berdasarkan data survey jadi yang tersurvey kecil dengan penurunan agak kecil dan daya yang besar dengan penurunan besar. Dengan unicef dan usaid erat kami melakukan terobosan secara langsung mendata ibu yang melahirkan dan kedua dari dukcapil yang membuat kk dan keluar dari kk. Dinas kesehatan dan puskesmas bisa membuat catatan khusus, terkait umur pernikahan. 1 kader dasa mengelola data 1 kawasan, 10 sampai 15 data secara masiv dimana data-data tersebut sudah bisa mendata anak tidak sekolah, stunting, perkawinan anak tapi masalah utama adalah bagaimana melakukan penguatan pendampingan pendataan tersebut," tegas Meisyi.

Terakhir, pada Bidang Gizi, pewakilan dari DP3A Prov. Sulsel menjelaskan bahwa "Setahun ini kami berada di tahap pemetaan dan tahap potensi. Untuk pencegahan stunting investasi paling penting adalah pada saat pembentukan otak di 0-2 tahun. Kebanyakan orang tua tidak peduli dengan pola asuh anaknya. Dinas DP3a sedang melakukan sosialisasi mengenai pola pengasuhan dan hak anak kepada kader-kader puspaga dimana kader ini akan bertemu dengan kader pkk dan bidan dengan membagikan edukasinya. Puskesmas harus dikuatkan untuk menjadi pusat kesehatan masyarakat bukan hanya rumah sakit kecil. Bagaimana kemudian kita memperbaiki pemahaman ini," Pungkasnya