Makassar, Bappelitbangda - Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Inyo ST., M. Eng menerima kunjungan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), Andi Gunawan Pratama, Senin, 3 Februari 2025, di Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel.

Turut hadir mendampingi Fungsional Perencana Bidang Perekonomian dan SDA, A. Dipa Rahayu, SP., M. Si, Indriani Idrus, S. STP., M.Si dan Kusdiningsih M. Torano, SP., MM.

Kunjungan dimaksudkan membahas tindak lanjut Penyusunan Roadmap Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2025 – 2029.  

Dalam Penyusunan Roadmap Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 agar dapat diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2025 – 2029. 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Perhutanan Sosial sangat terkait dengan Pengentasan Kemiskinan, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Pengembangan Ekonomi Lokal, Pengurangan Konflik Sosial, Pengembangan Kelembagaan Masyarakat, dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Perlunya pula Farming System yang berkelanjutan yang dapat mendorong penguatan usaha kelompok tani di pedesaan. Selain itu, diperlukan kolaborasi komprehensif dalam memajukan Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Selatan.

Salah satu program kerja BPD HIPMI Sulawesi Selatan adalah HIPMI Back To Village, guna memberdayakan pengusaha muda di desa dan mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber penghasilan baru.

Selain itu, terdapat pula program mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan pangan hutan.

Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, Dr Setiawan Aswad, MDevPlg pada rapat sebelumnya difasilitasi oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel, di Ruang Rapat Lt. 3 Gedung AAS Building, Rabu, 15 Januari 2025, dalam arahannya perlunya Farming System yang berkelanjutan yang dapat mendorong penguatan usaha kelompok tani di pedesaan.

“Kolaborasi dengan HIPMI Sulsel dapat mendorong penguatan usaha kelompok tani, terutama di wilayah pedesaan. Kami yakin program ini dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat,” ungkap Dr. Setiawan Aswad.

 
Menurut mereka, sinergi antara roadmap Pokja Perhutanan Sosial Sulsel dan program HIPMI Sulsel memiliki potensi untuk menciptakan inovasi dalam pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal. Ir. Andi Hasbi, M.T. menyatakan bahwa HIPMI dapat berperan sebagai off-taker bagi produk perhutanan sosial yang melimpah pada saat tertentu, untuk membantu mengatasi fluktuasi harga yang rendah akibat panen berlebihan.

Ketua Kompartemen Kehutanan, Muh Ichwan K, menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang kolaboratif untuk mempercepat berbagai program stakeholder dalam penyusunan Roadmap Pokja Perhutanan Sosial Sulsel. Program ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan solusi strategis yang mendukung pembangunan daerah.

Dengan roadmap yang telah disusun, HIPMI Sulsel berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah demi tercapainya visi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Tentunya menjadi  pedoman strategis bagi seluruh stakeholder dalam melakukan aksi nyata yang akan mendorong percepatan  perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. 

Sebagai tindak lanjut dari Workshop Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Desember 2024 di Makassar, di mana salah satu  kesepakatannya adalah perlunya pedoman strategis bagi seluruh stakeholder dalam melakukan aksi nyata yang akan mendorong percepatan  perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. 

PS merupakan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya Hal terpenting lainnya adalah menggali inovasi baik pada tahap prakondisi, fasilitasi penerbitan persetujuan maupun pengelolaan pasca persetujuan meliputi pengembangan usaha dan pendampingan.

Kolaborasi yang komprehensif antara pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, media  dan penggiat kehutanan sehingga tercipta sinergitas yang kuat demi mewujudkan cita-cita bersama pengalokasian 15,8 juta ha perhutanan sosial seluruh Indonesia.