Makassar, Bappelitbangda - Rapat Sinkronisasi Penanganan Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Selatan T.A 2025 dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ishak Amin Rusli, ST., MT. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Supervisi dan Sinkronisasi Gubernur, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang, perwakilan UPTD Dinas SDA CKTR di beberapa wilayah, serta Fungsional Perencana Madya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (17/11).

Rapat dimulai dengan paparan dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang terkait pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Paparan menekankan pembagian kegiatan dalam beberapa tahap, dengan fokus pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama, tersier, dan irigasi air tanah. Setiap tahap memiliki paket pekerjaan yang tersebar di berbagai daerah irigasi kewenangan provinsi maupun kabupaten.

Dalam sesi diskusi, peserta rapat memberikan sejumlah masukan penting. Tim Supervisi dan Sinkronisasi Gubernur menekankan perlunya strategi khusus untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan, memastikan koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, serta memperhatikan ketersediaan air dan fungsi jaringan irigasi agar manfaatnya optimal. Dinas SDA CKTR menekankan pentingnya keterlibatan UPTD di daerah agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif dan sinkron.

Perwakilan UPTD Pompengan Larona menyampaikan kendala di lapangan terkait ketersediaan material dan kondisi cuaca. Fungsional Perencana Madya Bappelitbangda menyoroti peran kelompok P3A dalam rehabilitasi jaringan irigasi tersier, untuk mendorong kepemilikan dan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan jaringan. Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang menegaskan pentingnya jaringan irigasi air tanah (JIAT) untuk memastikan ketersediaan air bagi sawah tadah hujan, serta perlunya mitigasi kontrak dan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Rapat ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi, pemantauan keberfungsian jaringan irigasi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan sistem irigasi. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, mendukung ketahanan pangan, serta memastikan pemanfaatan optimal sumber daya air di Provinsi Sulawesi Selatan.