Jakarta, Bappelitbangda - Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, Irawan Dermayasmin Ibrahim, S.T., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka pembahasan Multi Years Project (MYP) dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Rabu (19/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat, khususnya terkait perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.

Pembahasan MYP menjadi perhatian utama untuk memastikan pelaksanaan proyek tahun jamak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Selain itu, kesinambungan fiskal menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan program pembangunan tetap terukur, efektif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, pembahasan KUA-PPAS Tahun 2027 diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran daerah selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan Sulawesi Selatan secara optimal.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, S.T., Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam membangun koordinasi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan pemerintah pusat. Melalui pembahasan yang komprehensif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong agar setiap kebijakan pembangunan dan penganggaran dapat dilaksanakan secara akuntabel, tepat sasaran, serta tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah.