Makassar, Bappelitbangda - Fungsional Perencana Madya Anna Buana Syamson, S.Hut., M.Si., bersama Fungsional Perencana Muda Andi Amrul, S.Sos., menerima kunjungan Kepala Badan Perencanaan dan Riset Daerah serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar dalam rangka membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan perdagangan karbon di tingkat daerah, Jumat (06/02).

Diskusi tersebut menyoroti berbagai hal yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah guna mendukung implementasi perdagangan karbon sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Skema perdagangan karbon dinilai strategis karena memungkinkan masyarakat, komunitas, entitas usaha, serta pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Keterlibatan pemerintah daerah antara lain diwujudkan melalui penyusunan dokumen pendukung seperti regulasi atau kebijakan terkait tata cara penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di tingkat daerah, Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), serta dokumen teknis pendukung lainnya. Selain berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah dan mendorong pembangunan ekonomi hijau, perdagangan karbon juga mendukung pencapaian target indikator iklim baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pelaksanaan perdagangan karbon sendiri dilakukan melalui mekanisme yang diatur pemerintah pusat dengan dukungan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi yang terstandarisasi. Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas teknis dan pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang.

Ke depan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam perdagangan karbon sehingga dapat memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.