Makassar, Bappelitbangda - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia bekerja sama denganBappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Perekonomian dan SDA menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, bertempat di Ruang Rapat Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (3/12).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelaraskan kebijakan, program, serta mekanisme pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan secara terukur, efektif, dan tepat sasaran.

Rapat dibuka dengan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. A. Darmawan Bintang, M.Dev., Plg.

Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas strategis daerah sekaligus mandat Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025. Penurunan tingkat kemiskinan berdasarkan Data BPS Maret 2025 sebesar 7,60% menunjukkan perkembangan positif, namun tantangan masih nyata di lapangan — termasuk ketimpangan desa–kota, keterbatasan akses ekonomi kelompok miskin, serta tekanan ekonomi akibat lonjakan harga pangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjalankan strategi komprehensif melalui; Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, Peningkatan pendapatan masyarakat berbasis pemberdayaan, Perluasan akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,Pembangunan infrastruktur pemerataan berkualitas hingga wilayah pedesaan, "jelasnya.

Darmawan Bintang juga menekankan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi multi-level dan lintas sektor, bukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri

Beliau mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten/kota yang telah melakukan berbagai inovasi dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, mengingat target besar pemerintah adalah mewujudkan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2026.

Rakorda menghadirkan tiga narasumber utama dengan fokus materi strategis:

1. Niken Ariati — Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Membawakan materi terkait: Kebijakan nasional pengentasan kemiskinan, Strategi utama pengentasan kemiskinan, Analisis kondisi dan intervensi daerah, dan Ketimpangan bantuan sosial vs pemberdayaan dan urgensi efektivitas program. Niken menekankan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem membutuhkan pendataan terpadu, targeting presisi, dan intervensi berbasis pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.
2. Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, S.E., M.Si, diwakili Sekretaris Badan, Dr. Andy, M.Si, Materi mencakup: Landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan, Gambaran umum kemiskinan di Sulsel, Identifikasi permasalahan utama, dan Target dan strategi RPJMD dalam menurunkan angka kemiskinan secara progresif.
   Pemaparan menegaskan pentingnya integrasi program pusat–provinsi–kabupaten/kota dan peningkatan efektivitas pemantauan berbasis data.
3. Tim Ahli Kemiskinan, Dr. Setiawan Aswad, M.Dev., Plg. Materi menyoroti: Kompleksitas kondisi kemiskinan, Ketidaktepatan sasaran program akibat data yang tidak valid, Siklus kemiskinan yang sulit diputus (lingkaran setan), Urgensi perubahan pendekatan dari “memberi bantuan” menuju “memberdayakan” melalui pendekatan 3A (Ability, Accessibility, Asset), dan Strategi inovasi dan kolaborasi terpadu antar-instansi.
   Beliau menegaskan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan menuntut integrasi program, keberlanjutan pendampingan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Rapat koordinasi dihadiri oleh:Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan,Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan,Ketua Tim Inovasi,dan Perwakilan OPD terkait sektor sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, dan UMKM.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan sesi diskusi teknis untuk menyatukan langkah implementasi, termasuk integrasi perencanaan, pertukaran data program, serta penguatan monitoring evaluasi.

Melalui Rakorda ini diharapkan lahir komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan mengefektifkan program pengentasan kemiskinan hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan kesiapan mendukung penuh sinergi seluruh pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian target kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2026 serta mewujudkan masyarakat Sulsel yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya saing.