Makassar, Bappelitbangda - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka prevalensi stunting sebagai bagian dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2026, Selasa (5/5).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bappelitbangda Sulsel ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Erlan Triska, S.IP., M.Adm.KP., serta dihadiri oleh para Kasubag Program dan perwakilan bidang dari OPD yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Dalam arahannya, Erlan Triska menegaskan pentingnya penguatan aksi konvergensi melalui sinkronisasi data dan integrasi intervensi lintas sektor. Ia menyampaikan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi menyeluruh dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan.

“Intervensi harus dilakukan secara konvergen dan sinkron antar OPD. Kita harus memastikan layanan seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, hingga akses air bersih benar-benar menjangkau kelompok sasaran,” ujarnya.

Berdasarkan data SSGI 2024, beberapa daerah masih menjadi perhatian serius, di antaranya Kabupaten Jeneponto dengan prevalensi 37 persen dan Pangkep sebesar 31 persen yang masuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, beberapa daerah lain seperti Takalar, Sinjai, Maros, Sidenreng Rappang, dan Luwu masih dalam tahap sinkronisasi data terbaru.

Rapat ini juga membahas capaian 31 indikator layanan stunting tahun 2025–2026. Sejumlah indikator menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti pemberian asupan gizi bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK), konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, serta peningkatan cakupan ASI eksklusif dan kehadiran balita di Posyandu.

“Evaluasi ini menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kualitas belanja dan efektivitas intervensi. Kita ingin memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan dampak nyata dalam penurunan angka stunting,” tutup Erlan Triska.