Makassar, Bappelitbangda - Plh. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S bersama Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ishak Amin Rusly, ST. MT dan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Ukrima Rijal, S.T. M.M, hadiri Rapat Evaluasi RKP Tahun 2023 dan Pemantauan RKP Tahun 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan NTB, yang diselenggarakan secara hybrid, Rabu, 10 Juli 2024.

Pertemuan tersebut di inisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonsia.

Kegiatan Evaluasi RKP Tahun 2023 dan Pemantuan RKP Tahun 2024 pada Wilayah Regional II, bertujuan untuk mengukur capaian dan keselarasan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah di Wilayah Regional II meliputi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap sasaran RKP Tahun 2023 dan 2024. 

Dalam pemaparannya, Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S menyampaikan beberapa point penting terkait :

1. Pembahasan Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan 2024;
2. Pembahasan Capaian Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan 2024, serta Kendala dan Strategi Tindak Lanjut;
3. Gambaran Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Prioritas Nasional di RKP Tahun 2023 dan 2024;
4. Konsep Skenario Pengembangan Wilayah Tahun 2025-2029.

Plh. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan saran dan masukannya kepada Tim Evaluasi Bappenas Wilayah Regioanl II sebagai berikut :

1. Harapan dalam pencapaian indikator makro dan urusan Sulawesi Selatan dapat dioptimalkan dan dapat tercapai tentunya melalui dukungan Pemerintah Pusat.
2. Diharapkan dalam dukungan pemerintah pusat dalam pemenuhan indikator makro khususnya pada pencapaian target kemiskinan.
3. Diharapkan adanya kelanjutan Inpres Pembangunan Jalan dan Air minum Dan harapan dukungan pemberdayaan pada sektor kehutanan.
4. Perlu adanya momerandum program kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga konsistensi keberlanjutan program khususnya pada isu-isu prioritas.