Jakarta, Bappelitbangda - Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Irawan Dermayasamin Ibrahim, S.T., M.Si., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) 2 Dana Transisi Berkeadilan (Just Transition Fund/JTF) bertema “Tata Kelola, Faktor Pendukung dan Ketentuan Pembiayaan” yang berlangsung di Pullman Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6).

Kegiatan ini diselenggarakan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan mekanisme pendanaan yang mendukung transisi energi berkeadilan di Indonesia. Forum tersebut menjadi wadah diskusi antara pemerintah, mitra pembangunan, akademisi, dan organisasi terkait untuk merumuskan pendekatan pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi proses transisi energi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen pendanaan iklim dan energi melalui pendanaan publik, pembiayaan pembangunan, blended finance, instrumen pasar modal hijau, serta kerja sama internasional, termasuk Just Energy Transition Partnership (JETP). Namun demikian, masih diperlukan mekanisme yang dapat menjembatani kebutuhan pendanaan di tingkat lokal agar pelaksanaan program transisi energi dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

FGD ini turut dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi nasional dan internasional, Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Perwakilan Yayasan Hadji Kalla, serta Perencana Ahli Madya Bidang Perekonomian dan SDA Bappelitbangda Sulsel, Kusdiningsih M. Torano, S.P., M.M.

Pembahasan difokuskan pada aspek tata kelola, faktor pendukung, dan ketentuan pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan Just Transition Fund di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala Bappelitbangda Sulsel menyampaikan apresiasi atas inisiatif Climate Policy Initiative (CPI) dalam menyusun konsep JTF sebagai salah satu instrumen pendukung transisi energi berkeadilan.

Irawan Dermayasamin juga menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung pengembangan energi berkelanjutan, di antaranya RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029, Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang RUED Tahun 2021–2050, serta Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2263/XI/Tahun 2022 tentang RUKD Tahun 2022–2042.

Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam forum ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung agenda transisi energi yang berkeadilan melalui penguatan kebijakan, tata kelola, serta pembiayaan yang berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan energi di masa depan.