Makassar, Bappelitbangda - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Seminar Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 secara hybrid, Kamis, 21 Agustus 2025, di ruang Rapat Mamminasata Lt. 4 Bappelitbangda Provinsi Sulsel.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. Muh. Saleh, M.Si melaporkan kegiatan ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan SDM TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/kota dan Inpres Nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem. Tujuan seminar ini adalah mensinergikan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Pusat dan daerah sekaligus menghimpun masukan serta saran dari berbagai kepentingan.

Wakil Gubernur Provinsi Sulsel, Fatmawati Rusdi selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara Seminar Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Beliau menegaskan kembali bahwa komitmen Provinsi Sulsel untuk memperkuat prioritisasi penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung pencapaian Sustainable Development Goal dan target RPJMD, dengan adanya dokumen ini sebagai pedoman dan didukung sinergi Pemerintah, dunia usaha, akademisi dan seluruh elemen masyarakat sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem di Sulsel dapat dicapai. Beliau menegaskan untuk lebih diperhatikan penentasan kemiskinan di daerah pedesaan dan beliau mengajak seluruh jajaran agar setiap program yang berjalan menyentuh masyarakat miskin dan pulau-pulau kecil.

Dalam kesempatan ini Tim Penyusun RPKD Provinsi Sulsel Dr. Agussalim, SE,M.Si, memaparkan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulsel dengan didampingi oleh tim penyusun RPKD lainnya Rakhmad Nurul Prima nugraha,SE,MSc dan Syahril, SE,MSi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Walikota Pare-Pare, Walikota Palopo, Wakil Bupati Jeneponto, Perwakilan Pemkab. Lutim, Perwakilan Pemkab Toraja Utara, Perwakilan Bapperida Lutra, Kepala Bappelitbangda Kab. Takalar, Perwakilan Pemkab Sidrap, Perwakilan Pemkab Sinjai, Wakil Bupati Kab. Barru, Perwakilan Pemkab. Selayar, Perwakilan Pemkab. Pinrang, Perwakilan Pemkab Wajo, Perwakilan Bapperida Lutra, Kabid Ekonomi Bappelitbangda Kab. Tator, Perwakilan Pemkab. Soppeng, Perwakilan Disperkimtan Kab. Bone, Perwakilan Pemkab Bulukumba, Perwakilan Bappeda Kota Makassar, Perwakilan Pemkab. Luwu, Perwakilan Bappeda Kab. Bantaeng, Perwakilan Bappelitbangda Kab. Enrekang, Perwakilan Pemkab. Maros, Kabid PPM Bappeda Kab. Bone, Kepala/Perwakilan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel, Kepala Bulog Provinsi Sulsel, Perwakilan BPS Sulsel, Perwakilan Badan Amil zakat Nasional Provinsi Sulsel, Para Perwakilan tokoh Agama Sulsel, JICA Perwakilan Sulsel, UNICEF perwakilan Sulsel, Yayasan Kalla dan pejabat serta staf Bappelitbangda Provinsi Sulsel.