Makassar Bappelitbangda -  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tim Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Validasi Tahap I terhadap inputan IPKD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Jumat, 28 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam rangkaian Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026.

Validasi dilaksanakan untuk memastikan data dan dokumen yang diinput oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ke dalam sistem IPKD telah sesuai dengan ketentuan, indikator, serta pedoman teknis pengukuran yang ditetapkan. Proses ini sekaligus menjadi upaya penguatan kualitas data agar hasil pengukuran IPKD mampu menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran IPKD mencakup enam dimensi pengelolaan keuangan daerah, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; transparansi pengelolaan keuangan daerah; penyerapan dan capaian kinerja anggaran belanja daerah; kondisi keuangan daerah; serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam pelaksanaan validasi, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab melakukan validasi terhadap Dimensi 1 – Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Dimensi 3 – Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Dimensi 6 – Opini BPK atas LKPD. Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan validasi terhadap Dimensi 2 – Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Dimensi 4 – Penyerapan dan Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah, serta Dimensi 5 – Kondisi Keuangan Daerah.

Pelaksanaan validasi ini menjadi salah satu kebaruan dalam Pengukuran IPKD Tahun 2025 Tahun Ukur 2026, di mana inputan Pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu melalui proses validasi oleh Tim IPKD Provinsi sebelum selanjutnya dilakukan review oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.

Melalui mekanisme tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya memastikan setiap tahapan pengukuran berjalan secara lebih cermat, transparan, dan berkualitas.