Makassar, Bappelitbangda - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kementerian Kehutanan dan Food and Agriculture Organization (FAO) Indonesia melaksanakan Lokakarya Rantai Nilai Satwa Liar dan Konsultasi Ahli sebagai bagian dari implementasi Proyek Wildlife Wet Market (WWM)-2. Kegiatan berlangsung pada 5–6 Agustus 2026 di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar dan dihadiri A. Dipa Rahayu, SP, M.Si, Alsry Mulyani, SE, serta Dian Ramadhani Zulkarnain, S.Pt., M.Si dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Lokakarya ini merupakan tindak lanjut Proyek WWM-1 di Sulawesi Utara yang bertujuan memperkuat sistem kesehatan hewan sekaligus mengurangi risiko penularan penyakit zoonosis terkait perdagangan satwa liar. Pelaksanaan WWM-2 di Sulawesi Selatan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti melalui analisis rantai nilai perdagangan satwa liar, identifikasi faktor risiko zoonosis, studi perilaku masyarakat, analisis spasial, dan penyusunan strategi mitigasi risiko.

Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah prioritas karena hasil WWM-1 menunjukkan adanya keterkaitan perdagangan satwa liar antardaerah di Pulau Sulawesi. Dalam lokakarya, peserta membahas kerangka penilaian risiko, kebutuhan dan kesenjangan data, identifikasi aktor serta jalur perdagangan, dan rencana penelitian di Sinjai, Sidrap, Barru, Soppeng, Luwu Utara, dan Maros. 

Penelitian direncanakan berlangsung sepanjang 2026 dan dilanjutkan dengan advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah pada 2027. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berperan mendukung koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian, inovasi, serta penyusunan kebijakan berbasis bukti melalui penyediaan data pembangunan daerah dan fasilitasi koordinasi lintas sektor.

Penguatan koordinasi diperlukan antara pemerintah daerah, BKSDA, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Karantina, perguruan tinggi, dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian WWM-2 diharapkan menjadi evidence base dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, khususnya bidang lingkungan hidup, kehutanan, kesehatan, peternakan, dan ketahanan pangan.

Melalui pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kelestarian lingkungan, sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, FAO Indonesia, BRIN, perguruan tinggi, kementerian terkait, dan pemangku kepentingan diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis bukti.