Makassar, Bappelitbangda - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Prov. Sulsel, secara resmi membuka Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) untuk 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Lokakarya Penyusunan RAD PAUD HI 24 Kab/Kota dibuka oleh Kepala Bidang PPM Bappelitbangda Prov. Sulsel, Erlan Triska, S.IP, M.Adm .KP, mewakili Plt. Kepala Bappelitbangda, Drs. H. Muh. Saleh, M.Si. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, mulai tanggal 7 s/d 8 Oktober 2025, di Ruang Rapat Bappelitbangda.

Dalam sambutan pembukaan, Erlan Triska menekankan pentingnya PAUD HI sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia berkualitas dalam menyongsong Visi Indonesia Emas 2045. PAUD HI diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 sebagai pendekatan komprehensif yang menjamin pemenuhan kebutuhan esensial anak secara utuh dan simultan, meliputi kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan yang berkualitas.

Erlan Triska mengakui bahwa implementasi PAUD HI di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama kurangnya sinergitas dan kolaborasi antar sektor terkait. Oleh karena itu, lokakarya ini memiliki urgensi tinggi untuk menyepakati blueprint operasional yang akan menjadi pegangan kerja lima tahun ke depan, “jelasnya.

Adapun target konkrit yang ingin dicapai melalui lokakarya ini meliputi:

1. Penyusunan Rancangan Awal RAD PAUD HI Kabupaten/Kota: Dokumen ini harus spesifik, terukur, dan mengintegrasikan empat layanan esensial PAUD HI: layanan pendidikan anak usia dini, layanan kesehatan dan gizi, layanan perlindungan pengasuhan dan kesejahteraan anak usia dini, serta layanan tata kelola.
2. Akselerasi Kebijakan Lokal: Semua Kabupaten/Kota diminta komitmen tegas untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali) tentang PAUD HI dan membentuk Gugus Tugas PAUD HI di tingkat daerah, sebagai kunci legalitas dan koordinasi.
3. Integrasi Anggaran: RAD yang disusun wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, dan RKPD) untuk memastikan program memiliki payung anggaran yang jelas dan berkesinambungan.
4. Mengatasi Isu Kualitas SDM dan PAUD

Kepala Bidang PPM juga menyoroti permasalahan utama pembangunan di Sulawesi Selatan, di mana kualitas pendidikan masih rendah dan layanan pendidikan belum merata. Data menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini Sulsel baru mencapai 31,41%, masih di bawah APK Nasional sebesar 36,03%. Bahkan, dari total 7.316 PAUD di Sulsel, baru sekitar 22,46% (1.643 PAUD) yang melaksanakan layanan PAUD HI.

Program PAUD HI ini diharapkan menjadi upaya spesifik untuk mewujudkan Misi 1 RPJMD Provinsi Sulsel 2025-2029, yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas, berakhlak, dan berdaya saing. Secara khusus, PAUD HI ditargetkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka literasi dan numerasi, serta menurunkan angka prevalensi stunting, “tutupnya.

Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappelitbangda/Bappeda dan Dinas Pendidikan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemerintah Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota se-Sulsel. Turut hadir pula secara daring Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bahkan hadir langsung sebagai narasumber.