Makassar, Bappelitbangda - Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan gelar Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahap II.

Pengukuran IPKD dilaksanakan oleh Tim Pokja IPKD Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 26-30 September 2024, bertempat di lantai IV Bidang Litbang Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengukuran ini merupakan pengukuran Tahap II untuk Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD) dan Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Dokumen Perda Pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2023).

Sedangkan untuk Dimensi 5 dan Dimensi Total belum dapat dilakukan pengukuran, karena masih ada beberapa daerah yang belum menginput/memperbaiki hasil penginputan ke dalam sistem IPKD terutama untuk daerah-daerah di kawasan timur seperti Maluku dan Papua yang saat ini masih diberikan kesempatan oleh BSKDN untuk melakukan penginputan/perbaikan.

Pengukuran Dimensi 5 dan Dimensi Total baru bisa diukur setelah semua daerah menginput dan melengkapi agar tidak tereliminasi dari peringkat nasional.

Terkait dengan hasil pengukuran IPKD ini, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Ristati Rahayu, AP.,M.Si berharap 24 Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan mendapat nilai hasil pengukuran Kategori Baik untuk IPKD Tahun 2023 dan tahun selanjutnya.

Sementara itu Dr. H. Andy, M.Si Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selaku Sekretaris Tim IPKD Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir pada kegiatan pengukuran ini turut memberikan arahan kepada Tim Pokja IPKD terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan agar hasil pengukuran menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya dengan menghadirkan Tim IPKD BSKDN untuk memberikan coaching sekaligus mengevaluasi hasil penginputan/pengukuran IPKD tahun sebelumnya.

“Semoga hasil pengukuran IPKD ini dapat menjadi motivasi menuju pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel," tutupnya.