Dorong Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel, Pemprov Sulsel Ukur IPKD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026

Makassar, Bappelitbangda - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tim Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) melaksanakan pengukuran IPKD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan pada 10–13 November 2026. Pengukuran ini menggunakan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penilaian terhadap kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan.

Sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pengukuran, Tim IPKD Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dahulu mengikuti Technical Meeting Pengukuran IPKD yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memberikan pemahaman mengenai mekanisme, aspek teknis, dan pembaruan indikator yang digunakan dalam pengukuran IPKD Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2026.

Dalam pelaksanaan pengukuran tahun ini, terdapat sejumlah pengembangan indikator yang menjadi perhatian. Pada Dimensi 1, yaitu Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, terdapat penambahan indikator terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Prioritas Nasional. Penambahan indikator ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Sementara itu, pada Dimensi 4, yaitu Penyerapan Anggaran, pengukuran tidak hanya memperhatikan realisasi penyerapan anggaran belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer, tetapi juga mencakup capaian kinerja anggaran belanja daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Penyempurnaan indikator tersebut diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada besaran realisasi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan keselarasan perencanaan, keterkaitan dengan prioritas pembangunan, serta pencapaian target kinerja anggaran.

Selanjutnya, hasil pengukuran IPKD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN.

Melalui pengukuran IPKD ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran IPKD bukan sekadar instrumen penilaian, tetapi juga menjadi salah satu upaya mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin berkualitas, transparan, dan berdampak bagi masyarakat.

 

Komentar : ( 0 )

Tinggalkan Komentar

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Jl. Urip Sumoharjo No.269 Km.5 Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
Telepon : 0411 - 453486 (Ext.1)

Email : bappelitbangda@sulselprov.go.id, Bappelitbangda22@gmail.com
Statistik Pengunjung
  • Hari ini : 1385
  • Bulan ini : 181064
  • Tahun ini : 1101690
TOP
>