Makassar, Bappelitbangda - Fungsional Perencanan Bappelitbangda Prov. Sulsel Bidang Perekonomian dan SDA mengikuti Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) Bila Walanae, di Max One Hotel Makassar, Senin (26/5).

Pelaksanaan konsultasi publik ini dilaksanakan secara Hybrid melalui platform zoom dan faktual dengan tujuan unuk menghimpun masukan dan rekomendasi dari pemamangku kepentingan guna penyempurnaan Dokumen RPDAS Bila Walanae.

Dalam kegiatan tersebut ICRAF bersama Pemprov Sulsel dan sejumlah stakeholder lainnya membahas strategi-strategi untuk memulihkan DAS Bila Walanae, baik dari aspek biofisik maupun sosial-ekonomi.

DAS Bila Walanae terbagi dalam enam sub-DAS: Batu Puteh, Malanroe, Mario, Minraleng, Sanrego, dan Bila Walanae dan wilayah aliran ini melintasi delapan kabupaten, yakni Barru, Bone, Enrekang, Maros, Pangkep, Sidenreng Rappang, Soppeng, dan Wajo.

Kerusakan DAS ini menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan semakin sering terjadi. Kini, proses pemutakhiran dokumen Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) tengah berlangsung. 

Kegiatan ini dimotori Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, BPDAS, serta Forum DAS, bekerja sama dengan ICRAF Indonesia dalam program riset-aksi Land4Lives yang didanai Pemerintah Kanada.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mendukung pengelolaan DAS  yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Salah satunya dengan mengintegrasikan RPDAS ke dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 – 2029.  Hal yang penting lainnya adalah kolaborasi yang komprehensif dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, swasta, mitra pembangunan, masyarakat dan media (kolaborasi heksahelix) dalam pengelolaan DAS di Sulawesi Selatan.