Makassar, Bappelitbangda - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar "Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025".

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati/Walikota Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan, Asisten Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, Perwakilan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulawesi Selatan, Perwakilan Forkopimda Sulawesi Selatan, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Kementerian di Makassar, Para Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Sulawesi Selatan, Perwakilan Lembaga/Organisasi/Mitra Pembangunan Daerah/NGO, Pimpinan Unsur Perbankan dan Sektor Swasta, Perwakilan Perguruan Tinggi di Makassar, Perwakilan Kelompok Perempuan/Anak/Pemuda/Disabilitas, Tim Tenaga Ahli Provinsi Sulawesi Selatan, Tim TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Penyusun RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045.

Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan via zoom oleh Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si, Menyatakan bahwa kegiatan ini tujuan utamanya untuk menyatukan komitmen dan tindakan, bergerak bersama untuk melakukan perubahan guna menghasilkan pembangunan yang lebih baik, lebih optimal dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, Menuju Sulsel yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru.

"Ekonomi Sulawesi Selatan kembali meningkat dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 tumbuh 4,51 persen. Selama tahun 2023, Perekomomian Sulawesi Selatan mampu menciptakan nilai tambah sebesar 652,57 Trilliun Rpiah (harga Berlaku) atau 377,16 Trilliun Rupiah (harga Konstan) pengendalian inflasi tahun ke tahun 2,75% dengan inflasi tertinggi kabupaten sidenreng rappang 4,69% dan inflasi terendah Kabupaten bulukumba 2,18%, Persentase penduduk miskin pada maret 2023 sebesar 8,70% meningkat 0,07 % poin terhadap maret 2022 dan kenaikan jumlah penduduk miskin pada maret 2023 sebesar 788,85 ribu orang, memingkat 11,41 ribu orang terhadap maret 2022," jelasnya di Sandeq Ballroom Claro Hotel Makassar.

Lanjutnya, Ketimpangan pendapatan/pengeluaran yang direfleksikan dengan angka Gini Ratio untuk sulsel pada periode maret 2023 sebesar 0,377 dan termasuk ketimpangan sedang.

"Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada agustus 2023 sebanyak 4,69 juta orang, naik 135,11 ribu orang dibanding agustus 2022. tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) turun sebesar 0,52 persen poin Prevalensi stunting Prov. Sulsel tahun 2022 s/d 2023, terdapat 11 kab/kota mengalami peningkatan dan 13 kab/kota mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terdapat pada kab. Luwu Utara (14,3%), Gowa (11,9%), Bantaeng (6,3%) peningkatan tertinggi pada Kab.Enrekang (8,5%), Barru (8%) dan Makassar (7,2%) Pada Tahun 2022, IPM Sulsel mencapai 72,82, meningkat 0,80 persen dibandingkan tahun 2021, selama 2010-2022, IPM sulsel mencatat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,82 %," tegasnya, Selasa (30/04/2024).

Sulawesi Selatan didalam kehidupan dunia baik dari sisi kawasan dan harus mengetahui letak geografis dgn adanya IKN telah mengubah ketergantungan indonesia dengan selat malaka dan sebagai lintang timur.

"Pulau-pulau lainnya perkembangan pulau baru, Peluang dari IKN Membangun Kota Baru Makassar (Metropolitan dengan mengubah satu Ekosistem menjadi sebuah peluang yang baik," lanjutnya.

“Semua barang harus dimobilisasi darat, Ini yang harus di ubah bagaimana memuat pusat pertumbuhan baru di pantai timur. Pantai timur mampu mengakomodir pembangunan sejumlah kabupaten mulai dari Sinjai, Bone, Wajo, Luwu, Palopo, Luwu Utara sampai Luwu Timur. Mengubah Sulsel dengan kemampuan Sumber Daya Alam, SDM, nilai yang kita punya baik hukum dan sosial budaya, kombinasi dengan alam dan nilai membangun sulsel dan hendak mendorong dibidang perikanan, perkebunan dan peternakan hulu hilirnya harus diurus sebagai sumber kekuatan ekonomi sulsel," tutupnya.

Dalam sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas RI Tantangan Pembangunan Global dan Nasional 2025, ekonomi Global diperkirakan akan membaik pada tahun 2025.

"Aktivitas perekonomian dunia mengalami perlambatan di tahun 2023 seiring dengan menurunnya aktivitas perdagangan dan manufaktur, harga komoditas, serta upaya bank sentral berbagai negara untuk menurunkan inflasi. Namun, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 diperkirakan lebih baik dibandingkan capaian tahun 2023 dan Outlook 2024," jelasnya.

"Pertumbuhan ekonomi global lebih banyak didorong oleh negara-negara Emerging Markets. Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang bersifat multidumensi yang memerlukan kolaborasi lintas sektoral untuk menanganinya, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, keluarga dan gender, energi, IKN, Digital, Iptek dan Inovasi serta Agama dan Kebudayaan," lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI memaparkan bahwa Tujuan Pembangunan Daerah, Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan.

"Pembangunan berfokus pada Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja, Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha, Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik, dan Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah," ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, dihadirkan pula narasumber yang membahas berbagai topik. Konsolidasi Transformasi Menuju Sulawesi Selatan yang Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru, disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Perkembangan Industri Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Pemaparan Materi oleh BPW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemaparan materi yang disampaikan oleh Ketua Ekonomi Sulawesi Selatan Dr. H. Tenri Abeng, MBA.