Makassar, Bappelitbangda - Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, menyelenggarakan "Kick-Off Integrasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Ke Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045", yang didukung oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia dan Global Affair Canada melalui Proyek Sustainable Landscapes For Climate-Resilient Livelihoods In Indonesia (Land4Lives), yang berlangsung selama 2 (dua) hari, pada tanggal 8 s/d 9 Agustus 2023, bertempat di Hotel Claro Makassar.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap pentingnya penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Planning/GGP) Provinsi Sulawesi Selatan, serta sebagai inisiatif dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terhimpun masukan, saran dan informasi, serta partisipasi dari para pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan dalam melihat kinerja pembangunan selama 20 tahun terakhir, proses penyusunan masterplan pertumbuhan ekonomi hijau, dan integrasinya kedalam RPJPD.

Gubernur Sulawesi Selatan, melalui sambutan yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan  Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H M. Ichsan Mustari, MHM, yang hadir membuka acara menyampaikan, “Pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau ke dalam proses perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan penting dilakukan untuk menentukan program pembangunan yang berlandaskan Ekonomi Hijau, terlebih lagi Kementerian PPN/ Bappenas saat ini telah mengembangkan dan meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau Indonesia di tingkat Nasional maupun Provinsi”.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi para pemangku kepentingan untuk memikirkan sebuah konsep kebijakan transformasi ekonomi dengan cara mengadopsi konsep ekonomi hijau yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam.

“Melalui Perencanaan yang baik, Sulawesi Selatan akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hijau dan bisa menentukan langkah dan strategi pencapaian indeks pertumbuhan ekonomi hijau melalui penyusunan masterplan dan roadmap, sehingga dapat menjadi teladan dan memberikan konstribusi yang signifikan terhadap upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDG'S) bagi Provinsi-Provinsi lain di Indonesia”, ujarnya.

Saat ini, Pemerintah Sulawesi Selatan telah memperlihatkan komitmen dan inisiatif untuk mengambil peranan dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Inisiatif tersebut ditunjukkan dalam visi Sulawesi Selatan menjadi provinsi terkemuka di Indonesia dengan pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan, yang dipertegas dalam misi mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan. Misi tersebut mencakup upaya-upaya pokok dalam penataan ruang, termasuk di antaranya pengelolaan lingkungan hidup dan hutan.

Dalam upaya mendukung inisiatif ini, pembangunan ekonomi hijau Sulawesi Selatan ini mencakup upaya untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan kehutanan dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan melalui penguatan kemitraan antara sektor swasta, mitra pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati konservasi, dan masyarakat sipil.

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Setiawan Aswad, MDev, Plg, dalam sambutannya mengatakan bahwa, “Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005 – 2025 terdapat sasaran dan indikator prioritas yang ditetapkan, telah sejalan dengan pilar ekonomi hijau. Namun untuk pencapaian hasil yang lebih optimal dalam pertumbuhan ekonomi hijau kedepan, beberapa catatan hasil evaluasi RPJPD perlu menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut untuk integrasi yang lebih tajam bagi proses perumusan visi misi, arah kebijakan, dan sasaran ekonomi hijau, kedalam dokumen perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan.”

Sementara itu, Dr Sonya Dewi, Direktur Asia ICRAF, mengungkapkan apresiasinya atas kerjasama yang selama ini terjalin untuk mendukung proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya untuk proses RPJPD - RPJMD, KLHS RPJPD – RPJMD dan RPDAST. “Dalam rangkaian proses ini, strategi pembangunan ekonomi hijau sangat diperlukan dan integrasinya ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Provinsi Sulawesi Selatan merupakan komponen yang sangat penting”, ujarnya.

Sonya juga menyatakan bahwa Satu Data merupakan bagian penting dari proses data dan informasi pengelolaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Menurutnya, mengaktifkan program satu data merupakan bagian penting untuk mendukung penyusunan GGP karena perlu data yang sahih dan up to date.

“Kedepan, ICRAF Indonesia masih berkomitmen melanjutkan dukungan dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi hijau dan perubahan iklim dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, landsekap, dan desa terpilih,” tutupnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh oleh berbagai pemangku kepentingan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, instansi vertikal, kalangan akademisi, dunia usaha / swasta, NGO/LSM & Lembaga Mitra, dan Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Selatan, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov. Sulsel,  serta turut hadir sebagai Narasumber, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan, Ir. Andi Hasbi, M.T.P, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulawesi Selatan, H. Andi Mirna, S.H dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sulawesi Selatan, Drs. H. Muh. Saleh, M.Si.

Penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau sangat selaras dengan program Land4Lives, yang menargetkan pengelolaan bentang lahan yang baik melalui kerja sama dengan petani untuk mengurangi terjadinya deforestasi, menjaga ekosistem alami, mengurangi kerentanan iklim, dan meningkatkan mata pencaharian.

Land4Lives juga akan mempromosikan solusi berbasis alam melalui sistem pertanian dan pangan yang tanggap iklim, serta pengelolaan lahan dan air yang komprehensif. Proyek ini juga akan berfokus pada pengarusutamaan kesetaraan gender dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta akses ke pasar.