Makassar Bappelitbangda - Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara terpadu dan berkelanjutan. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Inyo, S.T., M.Eng., mewakili Plt. Kepala Bappelitbangda sekaligus hadir sebagai narasumber dalam pertemuan pembahasan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kegiatan berlangsung di Command Centre Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan,  Kamis (20/8).

Pertemuan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Andi Darmawan Bintang, M.Dev., dan dipimpin oleh Wakil Ketua KDEKS Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Plh. Direktur Manajemen Eksekutif KDEKS, Dr. M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt. Kegiatan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain KDEKS, PT Bank Sulselbar Syariah, MUI, BWI, KADIN, BPJPH, LPH, Halal Center Unismuh dan Unhas, serta Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat menjadi forum koordinasi dan sinkronisasi untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator, dan target pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pembahasan mencakup pengembangan industri dan produk halal, sertifikasi halal UMKM, usaha mikro dan kecil, keuangan syariah, zakat dan wakaf, pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah.

Selain itu, ditekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur, data dukung yang valid, pembagian peran yang jelas, serta target yang realistis. Pengintegrasian RAD diharapkan memperkuat sinergi pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil pertemuan menjadi bahan penyempurnaan RAD melalui harmonisasi program, pemutakhiran data, penyempurnaan indikator dan target, serta penajaman pembagian peran. RAD diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat industri halal, meningkatkan daya saing UMKM, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.