Makassar, Bappelitbangda - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong percepatan operasionalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Operasionalisasi SPAM Regional Mamminasata yang dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (8/9/2026).
Turut hadir Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ishak Amin Rusly, ST, MT, bersama Nurwira Rahayu Mubar, ST, M.Si. Rapat melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Pekerjaan Umum, UPTD SPAM Regional Mamminasata, serta Pemerintah Kabupaten Gowa dan Takalar.

Pembahasan mencakup kelembagaan, kesiapan teknis, biaya operasional, tarif air curah, serta dukungan pembiayaan Sambungan Rumah (SR). Untuk mempercepat pelayanan, pengelolaan sementara dilakukan melalui UPTD tanpa menunggu pembentukan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Orientasi pengelolaan ditegaskan pada pelayanan publik dengan tetap menjaga keberlanjutan operasional.
Tarif air curah diusulkan sebesar Rp2.900 per meter kubik dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan PDAM serta keberlanjutan pengelolaan. Pada tahap awal, distribusi diprioritaskan bagi wilayah yang membutuhkan, khususnya Gowa dan Takalar. Efisiensi juga menjadi perhatian, termasuk pengendalian biaya listrik, kebutuhan pegawai, dan penurunan tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW).
Kementerian Pekerjaan Umum mendukung percepatan operasionalisasi, termasuk mendorong kesepakatan tarif antara pemerintah daerah dan kesiapan jaringan PDAM. Pemerintah Provinsi juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan Sambungan Rumah dan perluasan Jaringan Distribusi Utama, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Gowa, Takalar, Maros, dan Makassar.
Sebagai tindak lanjut, uji coba aliran air (soft launching) diarahkan segera dilaksanakan melalui distribusi awal ke Gowa dan Takalar. Pemerintah Provinsi menyiapkan SK Gubernur sebagai payung hukum transisi, sembari melanjutkan koordinasi teknis dengan PDAM dan proses penetapan regulasi tarif.
Operasionalisasi SPAM Regional Mamminasata diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan dasar dan pemerataan akses air bersih. Sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, PDAM, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar infrastruktur yang dibangun dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.




Komentar : ( 0 )