Makassar, Bappelitbangda - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan Tahap 1 Tahun 2024 kepada 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase, yang terletak di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis, 22 Februari 2024.

Didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi, Kepala Badan Padan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo; Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam beserta pejabat terkait lainnya, Jokowi juga meninjau Gudang Logistik Bulog.

Masyarakat yang hadir pun begitu antusias dengan kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu. Jokowi juga menyapa masyarakat yang hadir.

"Bapak ibu sekalian, sudah terima beras 10 kilo (kg)? Januari sudah terima, Februari sudah terima, Maret akan terima lagi. April akan terima lagi, Mei akan terima lagi, dan Juni akan terima lagi," ungkap Presiden Jokowi saat menyapa penerima bantuan di di Maros.

Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa KPM akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan mulai Januari sampai Juni 2024. Namun mulai Juli 2024, kata dia, akan melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nanti setelah Juni saya lihat dulu APBN-nya. Kalau cukup, tapi saya tidak janji loh," tutur Presiden Jokowi sembari tersenyum.

Selain bertanya soal bantuan pangan CBP, Presiden Jokowi juga bertanya apakah Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah diterima. “BLT itu ada yang terima ada yang tidak, karena tidak semuanya. Tapi, sebentar lagi akan keluar BLT sebesar Rp200 ribu, Rp200 ribu, Rp200 ribu (Rp600), tapi saya tidak tahu di sini ibu-ibu, bapak-bapak di sini, dapat semua, saya nggak tahu," kata Presiden saat berinteraksi dengan warga.

Jokowi mengatakan, alasan memberikan bantuan beras sebab saat ini harga beras sedang naik. "Saat ini ada perubahan musim, ada El Nino," katanya.

Jokowi mengklaim kenaikan harga beras tak hanya terjadi di Indonesia. "Negara lain juga mengalami hal yang sama, tapi negara lain warganya tidak diberikan beras 10 kg per bulan. Jadi itu bedanya," tuturnya. (*)