Makassar, Bappelitbangda -  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelopor Sekolah Ekonomi Syariah pada 10 September 2026 di Command Centre Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi forum sinergi lintas sektor untuk memperkuat literasi dan ekosistem ekonomi serta keuangan syariah melalui lingkungan pendidikan.

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan turut hadir melalui Tim Ekonomi Syariah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Juhaena Rahman, S.Pd., Rihhadatul Aisy, S.STP., Riska Sulistiwanti, dan Annashrah Mutia Sari, SP., MP., mewakili Plt. Kepala Bappelitbangda. Pertemuan dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Syamsul S., ST., dan dipimpin oleh Wakil Ketua KDEKS Sulsel sekaligus Plh. Direktur Manajemen Eksekutif KDEKS, Dr. M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt.

Rakorda diikuti oleh sejumlah OPD, lembaga keuangan syariah, OJK, Bank Indonesia, perbankan syariah, Pegadaian Syariah, serta perwakilan satuan pendidikan dari Makassar, Gowa, dan Maros. Pembahasan difokuskan pada penguatan literasi ekonomi syariah bagi peserta didik dan tenaga pendidik, pengembangan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, pengenalan industri halal, serta pengembangan produk ekonomi syariah di sekolah.

Melalui program Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, sekolah diharapkan dapat menjadi pusat edukasi sekaligus penggerak budaya ekonomi yang halal, produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, lembaga keuangan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan program berjalan terarah dan terukur.

Rakorda juga menghasilkan arah tindak lanjut berupa penguatan koordinasi antar-OPD dan satuan pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penguatan literasi peserta didik, penyusunan program kerja yang terukur, serta pengembangan jejaring kemitraan ekonomi dan keuangan syariah. Upaya ini diharapkan mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal sebagai bagian dari pembangunan Sulawesi Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.