“Dana hibah sebelumnya Rp195 milyar menjadi Rp1,5 Triliun, karena adanya perubahan rekening terutama dari dana bos sekolah dasar, yang sebelumnya berada di rekening belanja, tetapi karena adanya instruksi berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Darmawan Bintang juga menjelaskan, dalam juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Dana BOS Sekolah Dasar (SD) tidak boleh berada di dalam rekening belanja Pemprov, karena merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, maka di pindahkan ke rekening hibah yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Masyarakat.

“Bahwa dana BOS SD itu tidak boleh berada di bawah belanja, karena itu merupakan kewenangan kabupaten, maka dipindahkan ke rekeningnya dana hibah yang dikelola oleh Biro Kesra, sebesar sekitar Rp1 Triliun,” ungkapnya Kamis (30/9/21).

Menurutnya, dana hibah tersebut berada di Biro Kesejateraan Rakyat karena  ketentuan yang mengatur kewenangan mengelola dana yang bukan kewenangan Pemprov dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, harus di alokasikan ke sekretariat daerah, dimana yang mengurus bidang pendidikan adalah Biro Kesra.

“Kenapa di Biro Kesra sebab ketentuan yang mengatur berkaitan dengan kewenangan mengelola dana yang bukan kewenangan Pemprov harus dialokasikan pada sekretariat daerah di bawah sekretariat daerah yang mengurusi bidang pendidikan, itu jatuhnya memang di Biro Kesra,” jelasnya.

Darmawan Bintang pun menegaskan, jika sebenarnya tidak ada penambahan dana hibah, yang ada hanya pemindahan rekening yang mana dana BOS senilai kurang lebih sekitar Rp1,3 Triliun.

“Ituji yang berpindah, tidak ada penambahan anggaran sama sekali. Kan Rp197 Miliar, sementara untuk dana hibah BOS itu Rp1,3 T lebih. Jadi totalnya menjadi Rp1,5 T,” tandasnya. (sas)

Sumber Berita : https://rakyatsulsel.co/2021/09/30/bantuan-hibah-pemprov-ke-daerah-naik-drastis-ini-penyebabnya/