Makassar, Bappelitbangda - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel, Dr. Setiawan Aswad, M.Dev., Plg didampingi Kepala Bidang Perekonomian dan SDA,  Inyo, ST, M. Eng mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Strategi Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Sulawesi Selatan secara virtual, Kamis, 16 Januari 2025.

Rakor ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. drh. Agung Suganda, M.Si., secara virtual. Pertemuan tersebut diikuti oleh berbagai pihak di Sulsel untuk membahas peningkatan kasus PMK pada akhir tahun 2024 dan penyebarannya di sejumlah provinsi di Indonesia.

Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi pengendalian PMK melalui vaksinasi serentak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa langkah vaksinasi serentak akan dilakukan mulai Januari hingga Februari 2025.

"Data kajian kami menunjukkan vaksinasi serentak lebih efektif menurunkan kejadian PMK. Oleh karena itu, kami menetapkan Februari (yang dipercepat mulai Januari) dan Agustus (yang akan kami percepat mulai Juli) sebagai bulan vaksinasi. Meski alokasi vaksin dari APBN dan APBD belum memenuhi kebutuhan nasional, kami mendorong kemandirian peternak untuk turut berkontribusi. Dengan gotong royong, program vaksinasi PMK diharapkan lebih berkelanjutan," ujar Agung.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nuryani Zainuddin, menjelaskan bahwa strategi vaksinasi dimulai dari desa yang tidak dilaporkan kasus, dalam kurun waktu 14 hari terakhir berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS). Vaksinasi hanya dilakukan pada sapi atau kerbau yang sehat, berumur minimal tiga bulan, dan tidak sedang bunting dan vaksinasi dilaksanakan oleh dokter hewan pemerintah dan swadaya, asosiasi, tenaga profesional, serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan (FKH). Semua pelaksanaan vaksinasi, baik dari pemerintah maupun swadaya, wajib dilaporkan melalui iSIKHNAS," ungkap Nuryani.

Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Pemerintah Provinsi Sulawesi, Ichsan Mustari menambahkan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk melibatkan aparat keamanan untuk memastikan kepatuhan masyarakat.

"Kita tidak dapat bekerja sendiri. Wabah PMK ini memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk aparat keamanan, agar langkah-langkah penanganan seperti vaksinasi, biosekuriti, dan penanganan kasus PMK dapat dijalankan sesuai arahan KIE dari Kementan," kata Ihsan.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kementan dan Sulsel dalam mengatasi tantangan PMK. Dengan vaksinasi serentak dan sinergi lintas sektor, diharapkan wabah PMK dapat ditekan dan produktivitas peternakan kembali stabil.

Tujuan utama kegiatan ini adalah mengkoordinasikan langkah-langkah strategis, seperti pelaksanaan vaksinasi, pemberian edukasi, dan penyebaran informasi kepada para peternak agar tetap tenang namun waspada. Selain itu, pengawasan ketat terhadap lalu lintas ternak juga dilakukan untuk meminimalkan penyebaran penyakit ini.

Hasil dan Tantangan Pengendalian PMK di Sulawesi Selatan menunjukkan hasil positif dengan penurunan jumlah kasus, namun tantangan tetap ada, terutama dalam hal koordinasi antar pihak terkait dan memastikan semua peternak mengikuti prosedur pencegahan yang ditetapkan. Sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan peternak sangat penting untuk mencapai target zero case PMK di provinsi ini.