Makassar, Bappelitbangda -  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi penanganan wilayah yang masih mengalami blank spot atau keterbatasan akses jaringan telekomunikasi dan internet di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (21/9/2026).

Rapat dipimpin Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Sulsel, Ishak Amin Rusly, S.T., M.T. Pembahasan difokuskan pada pemetaan wilayah blank spot, kondisi infrastruktur telekomunikasi yang tersedia, serta langkah strategis untuk memperluas cakupan layanan, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital Wilayah VI Makassar, Muhammad Lutfi Akib SE, Anziif (Assoc) CIP; Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Makassar, Latuse, S.T., M.Si; perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, A. Paisal Sos, MM; Rahmat, S.T., selaku Tim Ahli Khusus Gubernur Sulawesi Selatan; serta Koordinator dan Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan blank spot dilakukan secara terpadu berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara jaringan telekomunikasi, dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat mempercepat pembangunan maupun optimalisasi infrastruktur telekomunikasi.

Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang merata tidak hanya mendukung komunikasi masyarakat, tetapi juga menunjang pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, perekonomian, serta pengembangan usaha berbasis digital.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Sulsel mendorong tersedianya data dan pemetaan wilayah blank spot yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan tindak lanjut secara bertahap dan terukur. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas konektivitas digital dan membuka akses masyarakat terhadap informasi, layanan publik, pendidikan, serta peluang ekonomi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.