Makassar, Bappelitbangda - Penguatan sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong percepatan akses keuangan dan peningkatan inklusi keuangan di daerah. Hal tersebut menjadi salah satu fokus penelitian disertasi Fuad Zaen, mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, yang mengangkat tema “Collaborative Governance dalam Percepatan Akses Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.”

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian tersebut, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan wawancara penelitian yang berlangsung pada Kamis (5/11). Kegiatan ini diterima langsung oleh Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Irawan Dermayasamin Ibrahim, S.T., M.Si.

Penelitian ini mengkaji bagaimana tata kelola kolaboratif dijalankan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam membangun pola kerja sama, memperkuat koordinasi, serta mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Dalam sesi wawancara, pembahasan diarahkan pada berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas kolaborasi, mulai dari kondisi awal dan komitmen antaranggota, desain kelembagaan, peran kepemimpinan fasilitatif, hingga proses kolaborasi dan tata kelola jaringan. Selain itu, turut dikaji aspek modal sosial, tingkat kepercayaan antarinstansi, capaian program, serta mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan TPAKD.

Keterlibatan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan, akademisi, dan pelaku usaha, menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kolaborasi yang efektif. Sinergi tersebut diharapkan mampu menyelaraskan program dan sumber daya masing-masing pemangku kepentingan sehingga upaya peningkatan inklusi keuangan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh berbagai perspektif dan rekomendasi strategis terkait penguatan tata kelola TPAKD, khususnya dalam meningkatkan efektivitas koordinasi, memperkuat komitmen kelembagaan, serta menjaga keberlanjutan program percepatan akses keuangan daerah.

Bagi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan wawancara penelitian ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan kajian akademis yang relevan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi dan memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan kebijakan pembangunan, khususnya dalam mendorong perluasan akses keuangan dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan.