Makassar, Bappelitbangda - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menyelenggarakan Seminar Akhir Penelitian pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Latimojong. Kegiatan ini mengangkat tema “Evaluasi Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”.

Seminar akhir penelitian ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Andy, M.Si. Dalam sambutannya, Dr. Andy menegaskan pentingnya hasil penelitian sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan daerah, khususnya kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai. Ia menekankan bahwa kebijakan TPP harus benar-benar berbasis kinerja dan dapat diukur secara objektif.

“Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai harus benar-benar berbasis kinerja dan terukur. Melalui seminar akhir ini, kami berharap rekomendasi penelitian dapat menjadi rujukan strategis dalam penyempurnaan kebijakan TPP agar lebih adil, akuntabel, dan berdampak nyata pada peningkatan kinerja ASN,” ujar Dr. Andy.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Dr. Agussalim, serta diikuti oleh perwakilan perangkat daerah terkait, antara lain Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Biro Organisasi, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan. Turut hadir pula tim peneliti, pejabat fungsional, dan pelaksana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda.

Seminar akhir penelitian merupakan tahapan penting dalam proses penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan TPP, khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja, disiplin, dan profesionalisme ASN, serta kesesuaiannya dengan prinsip manajemen kinerja dan sistem merit. Dalam forum ini, hasil penelitian dipaparkan dan dibahas secara komprehensif, mencakup aspek regulasi, mekanisme penilaian kinerja, keterkaitan TPP dengan capaian kinerja individu dan organisasi, serta berbagai tantangan implementasi di lapangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyempurnakan kebijakan TPP ke depan, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan ASN, tetapi juga sebagai alat pengungkit peningkatan kinerja yang terukur, adil, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.